Ekonomi Iran Alami Tekanan Akibat Perang, Inflasi Diprediksi Meroket

PANTAU24.com – Ekonomi Iran sedang mengalami tekanan hebat akibat konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel, yang memicu sanksi internasional dan blokade laut. Akibat kebijakan restriktif ini, ekspor komoditas minyak mentah Iran terhambat, yang merupakan sumber utama devisa negara tersebut. Kondisi ini memicu kelangkaan barang di pasar domestik, lonjakan pengangguran, serta penurunan daya beli yang sangat tajam. Data di lapangan menunjukkan harga bahan pokok melambung tinggi, dengan harga beras naik hingga 60 persen dan daging sapi melonjak 150 persen dibandingkan sebelum perang terjadi.

Secara makroekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan inflasi di Iran akan mencapai hampir 70 persen pada akhir tahun ini. Tekanan ekonomi ini juga diperkirakan akan menyebabkan penyusutan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5 persen. Di sektor ketenagakerjaan, telah hilang lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan dalam waktu tiga bulan pertama sejak konflik dimulai, yang menunjukkan eskalasi krisis semakin mengkhawatirkan. Angka pengangguran resmi meningkat menjadi 9,1 persen.

Sementara itu di dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat. Kunjungan mendadak ini dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hingga 31 Juli 2026, kinerja fiskal regional Jawa Barat mencatat surplus Rp 22,02 triliun, didukung oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp 85,61 triliun, atau 45,41 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sektor industri pengolahan yang mencapai Rp 30,60 triliun.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat sudah mencapai Rp 63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu, dengan pertumbuhan signifikan dalam belanja kementerian dan lembaga hingga 28,86 persen secara tahunan menjadi Rp 26,61 triliun. Akselerasi belanja modal juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 115,37 persen menjadi Rp 3,11 triliun. Dukungan fiskal juga diberikan melalui pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 23,24 triliun, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga di 5,73 persen pada triwulan II 2026.

Diolah dari laporan Kumparan.