Gaji PPK dan PPS Bolmong Belum Dibayar, KPU Ajukan Tambahan Dana Rp1,5 Miliar

PANTAU24.com — Hingga pertengahan Mei 2025, ratusan petugas pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) masih belum menerima honor mereka untuk bulan Januari.

Keterlambatan ini dialami oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta sekretariat yang tersebar di 15 kecamatan, 200 desa, dan 2 kelurahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong kini tengah mencari solusi dengan mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 miliar melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Dana tersebut akan digunakan untuk menutup kekurangan anggaran honorarium para petugas pemilu.

“Iya, kami sedang melakukan pengajuan penambahan anggaran dikarenakan kita kekurangan anggaran untuk pembayaran honor PPK dan PPS untuk bulan Januari 2025,” ujar Ketua KPU Bolmong, Afif Zuhri, Minggu (11/5).

Afif menjelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk membayar honor seluruh petugas mencapai Rp1,86 miliar.

Namun, dalam pengajuan tambahan yang disampaikan, KPU Bolmong hanya meminta Rp1,5 miliar.

Sisanya kemungkinan akan ditutupi dari alokasi internal atau efisiensi anggaran lainnya.

“Pastinya kita tunggu penambahan anggarannya. Kalau sudah ada, baru kita proses pembayarannya,” jelas Afif.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmong 2024 lalu, KPU Bolmong mendapat dana hibah sebesar Rp42 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bolmong.

Meski begitu, alokasi untuk honor petugas ternyata belum sepenuhnya mencukupi hingga awal tahun 2025.

Adapun rincian honor yang belum dibayarkan meliputi:

• PPK (75 orang) menerima Rp2 juta per bulan → total Rp150 juta
• PPS (606 orang) menerima Rp1,5 juta per bulan → total Rp909 juta
• Sekretaris PPK (45 orang) menerima Rp1,8 juta per bulan → total Rp81 juta
• Sekretaris PPS (606 orang) menerima Rp1,2 juta per bulan → total Rp727,2 juta

Jika ditotal, jumlah keseluruhan honor yang belum diterima mencapai Rp1,867,200,000.

Situasi ini menjadi sorotan karena seluruh proses Pilkada telah rampung, namun ratusan petugas penyelenggara belum menerima hak mereka.

KPU Bolmong berharap pengajuan dana tambahan bisa segera dikabulkan agar pembayaran honor tidak tertunda lebih lama.