Connect with us

PERISTIWA

Febrie Adriansyah Dugaan Korban Penyadapan Ilegal oleh Polisi

Febrie Adriansyah curiga jadi korban penyadapan ilegal oleh polisi. Dugaan penyadapan melibatkan jenderal polisi dan Kejaksaan.

Published

on

PANTAU24.com – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengomentari dugaan penyadapan ilegal oleh jenderal polisi terhadap Presiden dan sejumlah lembaga, termasuk Kejaksaan. Kasus ini diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu, 18 November 2026.

Febrie menyayangkan tindakan penyadapan yang dinilainya seharusnya tidak terjadi antara Polri dan Kejaksaan. Menurut Febrie, kedua lembaga ini seharusnya saling mendukung untuk menyelesaikan masalah negara. “Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik,” ungkap Febrie.

Febrie juga menyinggung bahwa Polri, sebagai mitra dalam penanganan perkara, ternyata terlibat dalam penyadapan terhadap Kejaksaan. “Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu,” tuturnya.

Menyoal apakah dirinya disadap, Febrie mengaku tidak tahu pasti, namun menduga sudah diikuti sejak tahun 2024 terkait kasus yang dihadapinya. “Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya,” papar Febrie.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto juga mengungkap bahwa penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga berbagai lembaga seperti kejaksaan. “Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” ujarnya dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Liputan 6.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.