Connect with us

PERISTIWA

Silmy Karim Klaim Pungli Izin Tinggal WNA Dimulai Sebelum 2018

Silmy Karim didakwa dalam kasus pemerasan izin tinggal WNA. Ia menyatakan praktik pungli dimulai sebelum 2018 dan mengaku telah menghentikannya.

Published

on

PANTAU24.com – Silmy Karim, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Ditjen Imigrasi, menyatakan bahwa praktik pungutan liar (pungli) ini sudah ada sejak sebelum 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh saksi dalam persidangan terkait kasus yang menjeratnya. Dalam keterangannya, Silmy menyatakan bahwa saat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, ia menghentikan praktik tersebut.

“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024,” ujar Silmy kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (17/11).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini merasa dirinya dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. “Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” tegas Silmy.

Silmy melalui kuasa hukumnya, Dodi S Abdulkadir, mengatakan bahwa kesaksian dalam sidang menunjukkan praktik ini merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Silmy juga menginisiasi penerapan peraturan yang mengalihkan proses perizinan keimigrasian ke aplikasi.

Silmy didakwa melakukan pemerasan sebesar Rp168,9 miliar bersama beberapa pejabat lain di Ditjen Imigrasi, serta menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.