Connect with us

PERISTIWA

Menperin Sarmuji: Wajib Bersiap Hadapi Aturan Baru Ketenagakerjaan

Menteri Perindustrian M Sarmuji mendorong industri bersiap hadapi UU No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Published

on

PANTAU24.com – Menteri Perindustrian M Sarmuji meminta pelaku industri di Indonesia untuk segera mempersiapkan diri menghadapi ketentuan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini mencakup kewajiban perusahaan menyediakan cadangan dana pesangon.

“Ya, itu sudah mandatori Undang-Undang ya. Jadi siap nggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri ya. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan Undang-Undang,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam Undang-Undang tersebut, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Bab XVI Pasal 253. Aturan ini mengharuskan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana tersebut bertujuan untuk menjamin hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun, terutama bagi pekerja yang belum masuk program pensiun. Dana cadangan pesangon ini akan dikelola oleh lembaga pemerintah, kecuali untuk pengusaha usaha mikro dan kecil.

Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha. Mekanisme lebih lanjut terkait penyediaan dan pengelolaan dana masih menunggu peraturan pemerintah. Beleid ini mengharuskan peraturan pelaksanaan diterbitkan paling lambat satu tahun setelah UU diundangkan.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.