Ahrie Sonta Ajukan Banding Setelah Dipecat Polri Terkait Penyadapan

PANTAU24.com – Irjen Ahrie Sonta, yang dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akibat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, telah mengajukan banding. “Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggap putusan sidang, telah melakukan banding,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan dan persidangan etik terhadap Ahrie Sonta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pengajuan banding Ahrie Sonta akan diperiksa oleh majelis sidang etik di tahap banding. “Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” tambah Isir.

Dalam putusan etik, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran yang membuatnya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Selain Ahrie Sonta, kasus penyadapan ini juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Perkembangan selanjutnya menunjukkan Irjen Slamet Uliandi (SU) juga menjadi tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan, para tersangka terindikasi melakukan penyadapan terhadap nomor Presiden Republik Indonesia serta pihak-pihak lainnya tanpa prosedur hukum yang sah. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah tersebut diduga berlangsung dari tahun 2025 hingga 2026, dan terdapat upaya oleh para tersangka untuk menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 guna mengaburkan perbuatannya.

Diolah dari laporan Detik – Berita.