Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Akibat Kasus Penyadapan

PANTAU24.com – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi memecat Irjen Pol Ahrie Sonta dengan tidak hormat terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. Keputusan pemecatan ini diambil setelah sidang KKEP Polri selama 11 jam pada Selasa (10/11) yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Ahrie Sonta dinilai melanggar kode etik dalam kasus penyadapan tersebut. Dalam sidang tersebut, sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh Bareskrim sebelumnya juga dihadirkan.

Sidang ini dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua. Anggota KKEP lainnya adalah Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelum pemecatan, Ahrie telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka dalam kasus penyadapan. Tersangka lainnya termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan tokoh politik lainnya, termasuk jurnalis dan pengusaha, tanpa prosedur hukum yang sah. Tindakan ini berlangsung dari 2025 hingga 2026, dan mereka diduga berupaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.