Connect with us

PERISTIWA

Kemenkeu Menanggapi Gugatan Pembebasan PPN Pembalut di MK

Kemenkeu akan berikan keterangan terkait gugatan PPN pembalut di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Bernita Matondang.

Published

on

PANTAU24.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan keterangan terkait permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 406/PUU-XXIV/2026. Permohonan terkait pembalut menstruasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa keterangan akan disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan. “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut,” ujar Inge kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/10/2026).

Pemerintah memahami pentingnya pembalut menstruasi untuk kesehatan perempuan, namun saat ini belum termasuk barang yang mendapat pembebasan PPN. Selama ini, DJP melaksanakan pemungutan pajak sesuai peraturan.

Bernita Matondang, WNI yang mengajukan gugatan pada Senin (2/11/2026), menyoroti bahwa pembalut menstruasi tidak disebutkan dalam barang yang dibebaskan PPN. Belum ada jaminan normatif bahwa penentuan barang kebutuhan pokok didasarkan pada kriteria objektif.

“Ketiadaan jaminan normatif tersebut berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara…,” tulis pemohon dalam gugatannya.

Permohonan meminta Mahkamah agar mengabulkan pengujian terhadap Pasal 16B ayat 1a UU Nomor 7 Tahun 2021, menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945, dan meminta agar pemberian fasilitas PPN mempertimbangkan kebutuhan esensial terkait proses biologis manusia.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.