Yusril Ihza Mahendra Dorong Kementerian Fokus Aksi Nyata, Bukan Aturan Saja

PANTAU24.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta kementerian dan lembaga tidak terus berfokus pada penyusunan peraturan tanpa aksi nyata, agar dapat bekerja lebih cepat dan sistematis. Permintaan ini disampaikan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 di Jakarta, Kamis (15/10).

Yusril menyoroti bahwa dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan kementerian yang terjebak dalam proses penyusunan regulasi tanpa penyelesaian. “Sudah dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto ini berjalan, masih ada juga satu instansi, satu kementerian yang masih berkutat hanya menyusun peraturan yang tidak selesai-selesai,” kata Yusril.

Menurut Yusril, perlu kepastian regulasi agar kegiatan ekonomi dan program pemerintah dapat beroperasi tanpa hambatan. Ia memperingatkan bahwa penyusunan peraturan yang berlarut-larut berisiko mengalihkan rencana investasi ke negara lain. “Bosan dia menunggu, lari ke Vietnam, di sana lebih cepat investasinya daripada di sini,” ujarnya.

Yusril mengapresiasi langkah beberapa menteri yang telah menyederhanakan regulasi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa penyederhanaan peraturan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam Astacita ke-7 dan terkait dengan rencana pembangunan nasional.

Supratman menekankan pentingnya mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan regulasi mendukung tujuan pembangunan nasional serta menghindari tumpang tindih peraturan. “Hasil pemantauan dan evaluasi harus menjadi dasar perbaikan kondisi peraturan, bukan sebatas mengganti peraturan lama dengan peraturan yang baru yang substansinya tidak jauh berbeda,” tandasnya.

Diolah dari laporan Media Indonesia.