PBB Ungkap Dugaan Kejahatan Perang oleh AS dan Iran

PANTAU24.com – Pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan terdapat bukti kuat bahwa Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan perang dalam dua insiden serangan rudal di Iran yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya 177 warga sipil. Laporan terbaru dari Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB menyebutkan bahwa serangan tersebut terjadi pada bulan Februari, menargetkan sebuah sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd, dan dikategorikan sebagai serangan tanpa membedakan sasaran atau indiscriminate attack.

Pemerintah AS telah membantah tuduhan tersebut, khususnya serangan di Lamerd, dan menyatakan masih melakukan penyelidikan terkait insiden di Minab. Pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tidak memberikan kredibilitas kepada temuan laporan PBB ini.

Di sisi lain, laporan yang sama juga mengungkapkan dugaan keterlibatan otoritas Iran dalam kejahatan terhadap kemanusiaan selama tindakan keras terhadap protes massa anti-pemerintah yang terjadi pada bulan Januari. Aksi kekerasan oleh aparat keamanan Iran dilaporkan meluas di seluruh 31 provinsi.

“Warga sipil di Iran terjebak di antara pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri, serta konflik mematikan negara itu dengan Amerika Serikat dan Israel,” demikian pernyataan dari misi pencari fakta tersebut.

Dalam salah satu insiden, pada 28 Februari, rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab, menewaskan 156 orang, termasuk 120 anak-anak. Meski lokasi tersebut berdekatan dengan kompleks militer IRGC, tim PBB menegaskan bahwa sekolah tidak digunakan untuk tujuan militer. Rudal Tomahawk, yang hanya dimiliki oleh AS dalam konteks konflik ini, diduga sengaja menargetkan lokasi tersebut.

Pemerintah AS melalui Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, menyatakan bahwa militer AS “tidak akan pernah menargetkan sasaran sipil.” Namun, penggunaan Precision Strike Missiles (PrSM) di kompleks olahraga dan kawasan pemukiman Lamerd juga memicu kematian 21 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak. Tim PBB kembali menemukan indikasi keterlibatan AS meski ada bantahan dari militer AS.

Selain itu, laporan PBB juga mengangkat titik berat pada tindakan brutal pemerintah Iran terhadap pengunjuk rasa antara Desember 2025 dan Januari 2026. Penindakan keras ini mencakup penggunaan senjata mematikan, penangkapan massal, dan penyiksaan, yang dipandang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut lembaga Human Rights Activists News Agency (Hrana), korban tewas mencapai lebih dari 7.000 orang, mencerminkan skala aksi kekerasan lebih luas dari pengakuan resmi pemerintah Iran.

Diolah dari laporan Media Indonesia.