Jenrick Tegaskan Donasi £72 Juta Reform Sesuai Hukum

PANTAU24.com – Robert Jenrick menyatakan bahwa donasi sebesar £72 juta yang diterima Reform UK dari dua miliarder cryptocurrency “sepenuhnya sesuai dengan hukum”. Jenrick, juru bicara ekonomi partai tersebut, mengatakan kepada BBC bahwa ia tidak mengharapkan dana dari Ben Delo dan Christopher Harborne, yang keduanya adalah warga negara Inggris yang pernah tinggal di luar negeri, harus dikembalikan.

Pemerintah Inggris berupaya mengubah hukum terkait donasi ke partai politik dari ekspatriat Inggris, termasuk menetapkan batas £100,000 yang akan berlaku mundur mulai 25 Maret. “Dua donasi ini sepenuhnya sesuai dengan hukum yang ada dan, sejauh yang kami tahu, sesuai dengan hukum yang akan datang,” ujar Jenrick.

Jenrick menambahkan di acara BBC’s Sunday with Laura Kuenssberg: “Bisa saja [Menteri Perumahan] Angela Rayner atau pemerintah terus berupaya mengubah hukum agar lebih sulit bagi orang untuk mendonasikan ke Reform, tidak ada yang akan mengejutkan saya. Namun, sebagaimana adanya, kami yakin ini sepenuhnya sesuai hukum.”

BBC News menginformasikan bahwa Delo dan Harborne telah kembali ke Inggris, dan Delo dipahami telah berada kembali di negara ini sejak tahun lalu. Jenrick menyatakan Delo kembali ke Inggris “sebagian agar dapat mematuhi perubahan undang-undang”.

Pemerintah telah mengusulkan pembatasan sumbangan bagi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri, serta membatasi sumbangan bagi mereka yang kembali ke Inggris hingga £100,000 untuk sisa tahun kalender dan tahun berikutnya setelah mereka kembali. Langkah-langkah ini telah ditambahkan ke dalam RUU Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh anggota parlemen bulan ini, namun masih perlu diperiksa oleh House of Lords.

Angela Rayner menyatakan perubahan yang diusulkan oleh pemerintah adalah “langsung sebagai hasil” dari tinjauan oleh mantan pejabat sipil tinggi Philip Rycroft, yang dipublikasikan pada 25 Maret. “Kami menyatakan bahwa karena maksud dari peraturan dan rekomendasi yang kami terima telah diketahui publik bahwa ini akan berlaku surut pada tanggal tersebut.” Lebih lanjut, pemerintah telah menulis kepada Komisi Pemilihan, untuk melihat langkah-langkah lebih lanjut yang perlu diambil untuk melindungi demokrasi kami.

Diolah dari laporan BBC News.