Sekolah Terdampak Bencana dan 3T Jadi Prioritas Revitalisasi 2026

PANTAU24.com – Pemerintah menetapkan tiga kelompok sekolah yang menjadi prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2026. Kelompok tersebut mencakup sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa program revitalisasi pada tahun ini akan menyasar puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. “Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (11/9).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan, di mana lebih dari 1.000 di antaranya telah menyelesaikan proses revitalisasi. Pemerintah berencana melakukan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026. “Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Mu’ti menyebut bahwa jumlah sekolah yang akan direvitalisasi berpotensi bertambah berkat efisiensi pelaksanaan melalui sistem swakelola. Sistem ini dinilai lebih efisien dalam hal biaya dan meningkatkan kualitas pembangunan karena melibatkan sekolah secara langsung. “Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pembangunan secara swakelola juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Beberapa sekolah, terutama swasta, mendapatkan dukungan swadaya masyarakat untuk biaya revitalisasi. Mu’ti mengingatkan masyarakat dan media untuk ikut mengawasi agar program berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan. “Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,” tambahnya.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.