Aksi Damai Sejumlah ASN Pemkot Bitung Diduga Ditungangi Aktor Politik

BITUNG, PANTAU24.COM– Aksi damai yang dilakukan sebagian kecil Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bitung didepan Kantor Walikota dan DPRD diduga kuat ditunggangi dan beragenda politik.

Bahkan mencuat jika ada aktor politik dibalik aksi yang dilakukan sejumlah ASN, Kamis, (13/06/2024).

Terkait aksi damai itu, Juru Bicara Pemkot Bitung, Albert Sergius Palengkahu angkat suara. Menurutnya, pihaknya telah mengantonggi rekaman persiapan-persiapan dari aksi damai itu. Mulai dari kediaman politikus hingga dukungan dari salah satu organisasi relawan yang menginginkan pergantian Walikota.

“Salah satu tuntutan mereka itu adalah pembayaran gaji 13. Dan itu sementara dipersiapkan pemerintah Kota Bitung untuk pembayarannya. Karena memang saat ini Pemkot sedang mengalami keterbatasan anggaran. Sehingga ada hal-hal yang harus diputuskan berdasarkan skala prioritas. Dimana salah satunya terkait nasib atau masa depan seluruh masyarakat Kota Bitung yaitu dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung,” ujar Albert, Kamis (13/6/2024), usai aksi damai.

Menurutnya, anggaran hibah ke dua lembaga penyelenggara Pilkada 2024 ini sudah harus segera di realisasikan sesuai dengan surat edaran Mendagri tentang pendanaan kegiatan pilkada 2024 yang notabene adalah kepentingan negara khususnya masyarakat Kota Bitung. 

“Seperti dalam surat edaran Mendagri menyebutkan jika dana hibah ini harus diserahkan ke penyelengara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu 5 bulan sebelum hari Pelaksanaan Pemilu tanggal 27 November 2024. Dimana anggaran yang terserap pada penyelangaraan Pilkada 2024 di Bitung  itu sebesar 48 Miliar untuk tahun 2024 ini. Dan sudah dicairkan dalam 4 tahapan seperti Tanggal 20 Mei 2024 dicairkan kepada KPU sebesar 6 Milyar, Tanggal 22 Mei 2024 dicairkan kepada Bawaslu sebesar 2 Milyar, Tanggal 11 Juni 2024 dicairkan kepada KPU sebesar Rp.26.750.000.000, Tanggal 12 Juni 2024 dicairkan kepada BAWASLU sebesar Rp.11.250.000.000,” beber Albert.

Albert menyayangkan, sejumlah ASN yang berdemo tersebut. Padahal kata dia, mereka tahu bahwa ASN ini sudah menyatakan sumpah dan janji ASN.

“Dimana ada kalimat yang berbunyi “Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan dan seterusnya,” ucapnya.

Bahkan kata dia, dirinya tak habis fikir. Seharusnya sebagai ASN yang baik lanjut dia, ASN harus fokus dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Bukan malah sibuk mempersiapkan aksi demo yang mereka lakukan.

“Coba teman-teman (wartawan, red) bisa cek langsung ke KPD masing-masing bagaimana kinerja dari para ASN yang demo itu. Sebenarnya ini terjadi hanya karena ketidakpahaman akan mekanisme yang ada. Sehingga mereka mudah termakan dengan hasutan oleh oknum-oknum yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan mereka saja,” tegasnya.

Albert melanjutkan, jika ada sebagain ASN yang tidak memahami Gaji 13 itu memang anggarannya bersumber dari APBD bukan APBN. Dengan kata lain, Gaji 13 ini bukanlah dana Transfer pemerintah pusat namun diambil dari APBD kota Bitung.

“Terkait sanksi sudah pasti dan akan diberikan. Kami sudah memegang nama-nama dan bukti visual. Nantinya kami akan menyampiakan melalui para kepala OPD masing-masing bahwa sesuai PP No 53 yang sudah diperbaharui dengan PP no 94 2021 pasal 3 huruf c,f dan pasal 8 itu sudah sangat jelas. Dan sebagai informasi bahwa pembayaran gaji 13 tersebut paling lambat dalam bulan Juni ini. Karena kemarin kita sudah selesai membayar dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024,” pungkasnya.

Adapun tuntutan dari aksi damai itu diantaranya:

Pembayaran Tunjangan Hari Raya/ THR (gaji 14 Tahun 2024) bagi ASN yang non Muslim, Tunjungan Perbaikan Penghasilan/TPP selama 2 Bulan (April dan Mei 2024), Gaji 13 Tahun 2024, 50% Sertifikasi Guru Tahun 2023, dan Insentif Tutor Pendidikan Kesetaraan Tahap 2 Periode Juli s/d Desember 2023.