Connect with us

Bolmut

Mencegah Bolmut Jadi Pintu Masuk Penyakit Zoonotik

Provinsi Sulawesi Utara, terutama masyarakat Minahasa dikenal memiliki pasar hewan yang menjual daging satwa liar, salah satunya kelelawar.

Published

on

BOLMUT,PANTAU24.com- Pagi menjelang siang, ketika terik matahari menyengat, Oneng Lamuda (34) duduk berteduh di bangunan kecil bertuliskan “Pos Check Poin Lalulintas Ternak ”. Matanya akan selalu awas ketika melihat mobil dari kejauhan akan melintas. Jika ada pertanda kendaraan, ia akan segera berdiri di jalan beraspal itu, di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.

Letaknya di Desa Tuntulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Hari itu, Rabu 4 Oktober 2023, dengan memakai seragam PDL (Pakaian Dinas Lapangan) bertuliskan “Bidang Peternakan”, sesekali Oneng berdiri dan memberhentikan kendaraan hewan ternak. Saat tengah berbincang-bincang, sejumput kemudian tiba-tiba Oneng berdiri keluar pos dan mencegat mobil pick up yang ia curigai memuat satwa liar.

”Mobil itu ternyata hanya memuat gula pasir dari Paguyaman, Gorontalo,” kata Oneng setelah mengecek mobil berplat nomor DM dari Gorontalo.

Selayaknya prajurit pada sebuah gerbang kerajaan, Oneng dan rekan-rekannya yang lain memiliki peran penting. Mereka adalah petugas perbatasan dan jadi yang pertama bertugas memastikan bahwa mobil-mobil yang melintasi perbatasan dan masuk ke dalam provinsi Sulawesi Utara tidak membawa hewan-hewan yang bertentangan dengan aturan, atau juga satwa-satwa liar yang berpotensi membawa virus.

Oneng menceritakan belum lama ini ia menghentikan mobil pick up atau bak terbuka yang memuat kelelawar dan sudah mati, namun disimpan dengan es balok serta ditutup menggunakan terpal.

“Kejadiannya tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA,” kata Oneng.

Selama menjaga perbatasan, ia banyak menemukan mobil pick up yang memuat daging ular, babi hutan hingga kelelawar. Tak jarang selama bertugas di check point, ia bersama petugas perbatasan lainnya akan bersitegang dengan sopir yang memuat daging satwa liar.

“Pernah kejadian teman saya dan sopir yang memuat daging satwa liar hampir terjadi adu jotos. Hanya saja saat itu dilerai oleh warga yang kebetulan ada diperbatasan,” katanya lagi.

Bagi sopir-sopir yang mengangkut satwa liar, para petugas perbatasan tersebut dianggap mengganggu “balangan”,-sebuah idiom di Sulawesi Utara yang berarti sumber rezeki mereka. Sementara bagi Oneng dan kawan-kawannya, mereka juga bekerja sebagai petugas perbatasan untuk mencari sumber rezeki. Hal seperti ini kemudian bisa menjadi argumen dan sumbu pertengkaran antara para sopir pengangkut satwa liar dengan petugas perbatasan.

Seiring dengan rutinnya penjagaan di wilayah perbatasan, Oneng mengaku bahwa sudah banyak modus yang kini dipakai oleh para pengangkut satwa liar, sehingga mereka kesulitan dalam memonitor kenderaan yang lewat. Misalnya babi hutan yang masih dalam keadaan hidup dimuat dalam truk dengan tutupan terpal.

Selain itu ada juga daging-daging yang dimuat dalam mobil box, yang didalamnya sudah ada tempat pendingin. Bahkan pernah ia dan timnya mendapat informasi dari perbatasan Molosipat, yang berada di wilayah perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah, mengenai mobil yang memuat daging.

“Saat saya buka pintu penutup box belakang terlihat ekor-ekor anjing. Saya yakini biasanya disusun banyak jenis daging satwa,” ungkap pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Bolmut ini.

Sambil bercanda, Oneng mengatakan seandainya ada alat detektor khusus satwa liar yang bisa digunakan untuk mengecek setiap mobil yang lewat di perbatasan, maka dipastikan banyak kendaraan pengangkut daging satwa liar dengan berbagai modus akan terlacak.

Hal serupa disampaikan Adam Noeta, rekan Oneng sesama petugas perbatasan. Menurutnya selama ini tak jarang memang hampir sering terjadi konflik dengan para sopir yang memuat daging satwa liar. Alasannya karena para sopir tersebut tetap ngotot masuk walaupun dilarang. Pernah kejadian saat sopir memuat babi hutan karena ada larangan, namun mereka tetap ngotot masuk.

Biasanya kendaraan yang mengangkut daging satwa liar berupa kelelawar, babi hutan dan ular sering masuk siang hingga sore, bahkan bisa saja sampai dinihari. Selain modus dari para sopir, dirinya pernah menemukan surat palsu yang ada tanda tangan dokter hewan. Selain itu, ada juga surat izin yang dimiliki sopir lain, tapi dipakai oleh sopir yang lainnya lagi.

“Surat tersebut mereka perbanyak dan digunakan oleh banyak sopir. Temuan-temuan ini sudah saya sampaikan ke atasan dan telah ditindaki,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusurannya, satwa seperti babi hutan ini biasanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Minim Fasilitas

Provinsi Sulawesi Utara, terutama masyarakat Minahasa dikenal memiliki pasar hewan yang menjual daging satwa liar, salah satunya kelelawar. Namun pasokan kelelawar sebagian besar berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tanggal 25 September 2023, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai kewaspadaan terhadap virus nipah, yang telah menjadi wabah di India, di mana reservoir alaminya adalah kelelawar.

Sebagai penjaga perbatasan, sudah selayaknya mereka dibekali dengan pengetahuan dan juga fasilitas yang memadai. Namun walau hampir sering bertemu dengan kendaraan yang memuat daging kelewar, bahkan harus bersentuhan dengan satwa ketika memeriksa dan membongkarnya, Oneng belum mengetahui soal virus nipah. Bahkan dirinya kaget jika virus nipah tersebut dari kelelawar. Seringkali mereka bertugas memeriksa satwa-satwa liar tersebut tanpa menggunakan alat pelindung diri.

“Wah, sudah ada lagi virus dari kelelawar? Saat ini kami belum tahu, apalagi belum ada informasi. Saya belum tahu jika sudah ada surat edaran,” katanya dengan nada heran.

Ia sendiri mengaku, sejauh ini selama ia bertugas belum pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan, terkait kesehatan mereka sebagai petugas diperbatasan.

Kordinator petugas perbatasan, Ikal Pohontu mengatakan dalam sebulan setiap minggu daging-daging satwa liar masuk. Dalam seminggu biasanya dua kali masuk dengan kendaraan berbeda-beda. Hingga dua sampai tiga kendaraan. Ia juga mengaku tidak mengetahui berapa muatan setiap kendaraan masuk. Karena tidak memiliki dokumen.

“Tetapi ketika ditanya ke sopir, mereka menyampaikan dari 300 Kg sampai 1 ton,” ujarnya.

Dirinya bahkan mengaku tidak tahu dengan kondisi kesehatan daging satwa liar yang masuk ke Sulawesi Utara, karena dokumennya tidak ada. Maka pilihannya hanya dua, dimusnahkan atau dikembalikan. Tetapi jika dimusnahkan, masalahnya mereka tidak memiliki lahan.

Selain itu, pihaknya terkendala aturan, karena menurutnya petugas sudah berusaha melarang, tapi para sopir menyampaikan soal kerugian mereka, dan berargumen bahwa tidak ada larangan memasok daging-daging satwa liar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dirinya berharap memang perlu ada tempat karantina hewan dan tempat pemusnahan hewan. Tapi untuk lahannya memang agak sulit. Selain itu keberadaan dokter hewan juga sangat penting untuk mengetahui apakah hewan yang masuk memang benar-benar tidak membawa penyakit.

“Nah kendala utamanya adalah tidak ada dokter hewan,” ujarnya.

Ikal menambahkan sesuai dengan nota dinas penugasan mereka melaksanakan pengawasan terhadap lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa hewan lainnya.

Pengawasan lalu lintas yang dimaksud dilakukan terhadap hewan ternak, hewan peliharaan, satwa liar dan hewan yang hidup di air.

“Selain itu dalam penugasaan kami melakukan pengamatan, identifikasi penyakit hewan dalam pengawasan lalu lintas hewan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu sebagai langkah awal dalam kewaspadaan dini,”jelas salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkab Bolmut ini.

Ia juga mengaku sudah memasang papan informasi mengenai penyakit menular strategis di posko lalu lintas hewan. Termasuk informasi penyakit hewan yang bersifat zoonosis.

Selain itu untuk hewan ternak sudah ada Peraturan daerah (Perda) Provinsi Sulut nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi daerah.

Sementara itu, Kapolsek Pinogaluman, Ipda Paul Nofser Maratade, menambahkan sebagai polsek yang menaungi wilayah perbatasan pihaknya hanya melakukan back up terhadap petugas posko lalu lintas hewan.

Hanya saja dirinya berharap kedepan memang harus dibentuk Satgas (Satuan Tugas) dalam mengawasi peredaran satwa liar ini di wilayah perbatasan. Karena memang diakuinya, di perbatasan itu potensi gesekan memang ada antara petugas dan para sopir yang memuat daging satwa liar.

“Kami hanya melakukan back up saja dan tidak selalu berada di perbatasan karena personil sedikit. Jangan sampai terjadi masalah antar mereka. Karena kalau hanya dari petugas dinas pertanian dan peternakan, para sopir sering melawan,” ujar Kapolsek.

Permintaan Pasar

Kepala BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sulawesi Utara, Askhari Daeng Masiki, menjelaskan bahwa mereka terus melakukan pengawasan dengan patroli di perbatasan Bolaang Mongondow. Menurutnya, adanya penyelundupan, perdagangan, perburuan karena dilatar belakangi oleh permintaan pasar untuk konsumsi dan juga status sosial.

Ditambahkannya, selama patroli di Sulawesi Utara, termasuk wilayah Bolaang Mongondow Raya, pihaknya menemukan bukti peredaran daging satwa liar di antaranya babi hutan, kelelawar, tikus hutan, ular phyton, biawak.

“Ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan isu perlindungan satwa liar belum menjadi masalah nasional,” kata Masiki dalam Diskusi Ngopi “Ngobrol Pintar” oleh SIEJ Sulut bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulut pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Hasil patroli tercatat pada 19-23 Desember 2021 berjumlah 10.650 Kg, dan patroli pada 7-11 September 2022 dengan jumlah 3,728 Kg daging babirusa, macaca hecki, tikus hutan, ular phyton, dan biawak, sementara patroli 20-24 September 2022 hasil yang diperoleh berjumlah 4.525 Kg dan patroli 2-5 April 2023 berjumlah 3,999 Kg.

Namun pihaknya mengakui adanya kendala dalam perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar , dikarenakan keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor belum terpadu, modus operandi berubah-ubah, informasi tidak valid, informasi bocor dan wilayah peredaran yang sporadis (banyak).

Disisi lain, drh Wendi Prameswari dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (IAR) Indonesia mengatakan, dalam mencegah atau membatasi perdagangan satwa liar melalui pintu masuk perbatasan provinsi diperlukan kolaborasi dari semua pihak.

Selain itu keterlibatan masyarakat lokal juga sangat diperlukan dalam mencegah atau membatasi perdagangan satwa liar. Akan tetapi menjadi pertanyaannya adalah masyarakat akan melapor kemana jika melihat adanya perdagangan satwa liar.

“Sehingga butuh adanya kontak stakeholder terkait yang bisa dihubungi masyarakat,” ujarnya.

Wendi mengatakan perlu adanya pengetahuan kepada para sopir dan masyarakat soal perdagangan satwa liar. Patroli rutin juga sangat diperlukan dalam mencegah peredaran perdagangan satwa liar di pintu masuk perbatasan.

Karena menurutnya komitmen bersama dari pihak terkait sangat diperlukan dalam mencegah perdagngan satwa liar yang dilindungi atau membatasi perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi.

“Perlu juga sebuah kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam mencegah perdagangan satwa liar termasuk soal bagaimana resiko zoonosis. Apalagi perdagangan satwa liar merupakan ancaman bagi biodiversitas kita,” ungkapnya.

Berdasarkan publikasi ilmiah berjudul “Characterizing and quantifing the wildlife trade network in Sulawesi, Indonesia (Maret 2020)” yang disusun oleh tim Konservasi Kelelawar Sulawesi (KKS), menyebut daging satwa liar secara rutin tersedia untuk dijual di 73 persen pasar dan supermarket yang disurvei di Sulawesi Utara. Satwa liar yang paling banyak ditemukan di pasar adalah kelelawar, babi hutan, tikus, dan ular.

Jaringan perburuan dan perdagangan satwa liar kemudian meluas ke seluruh provinsi di Sulawesi melalui jaringan yang terorganisir dengan baik, dinamis dan mudah diakses yang melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan laporan jurnal ini, 45 ekor kelelawar yang diidentifikasi di Sulawesi, 38 di antaranya berada dalam tekananan perburuan aktif. Sepertiga dari lokasi perburuan aktif terletak di Sulawesi Tenggara yang merupakan pusat perburuan dan perdagangan kelelawar. Laporan ini memperkirakan jumlah kelelawar yang diperdagangkan setiap tahunnya di Sulawesi berkisar 662.551 hingga lebih dari satu juta individu.

Laporan ini sejalan dengan temuan tim Zonautara yang ikut patroli bersama dengan BKSDA Sulawes Utara pada Desember 2022, di mana dalam wawancara dengan para sopir kendaraan yang mengangkut daging satwa liar, mereka menyebut satwa liar tersebut berasal dari Raha, ibukota Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara.

“Satwa ini kami ambil di Raha, dari pengepul yang sudah jadi langganan, dan juga beli langsung dari masyarakat. Di sana pasokannya banyak. Perjalanan bolak balik dari Manado dan Raha kurang lebih dua Minggu,” ungkap salah satu sopir yang dicegat di Desa Pinogaluman, Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow.

Dalam laporan jurnal yang disusun oleh Konservasi Kelelawar Sulawesi juga menyebut perburuan satwa liar di Sulawesi sebagian besar dilakukan untuk tujuan komersial dan harga kelelawar yang dibayarkan kepada pemburu melalui perantara sangat bervariasi antar wilayah.

“Para pemburu di Sulawesi Tenggara bisa saja memilih untuk menjual kelelawarnya ke perantara yang menawarkan harga tertinggi setelah melakukan negosiasi melalui ponsel. Seorang pemburu di Sulawesi Tenggara bahkan bisa mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah per bulan,” tulis para peneliti dalam jurnal tersebut.

Sementara itu berdasarkan laporan bertajuk “Studi Dampak Sosio-Ekonomi Perdagangan Komersial Satwa Liar serta Kaitannya dengan Risiko Zoonotik dan Penyakit Infeksi Baru di Sulawesi Utara dan Gorontalo (KLHK, 2022), menyebut perdagangan komersil satwa liar untuk dikonsumsi banyak bersumber dari seluruh wilayah Sulawesi lainnya menuju Sulawesi Utara. Mayoritas yang diperdagangkan adalah kelelawar dan tikus hutan.

Selain mempelajari kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta resiko penyakit zoonosis disepanjang rantai perdagangan satwa liar di Sulut dan Gorontalo, studi ini menyebut dalam kurun dua dekade diketahui volume satwa liar yang diperdagangkan di Sulawesi Utara sampai tujuh kali lipat.

Beberapa temuan studi ini juga menyebut, dua desa yang disurvei memilik resiko zoonosis lebih tinggi, dan juga pengepul cenderung lebih beresiko tinggi dibandingkan pemburu dan konsumen.

Rekomendasi dari studi ini mengatakan perlu adanya kebijakan penetapan jenis zoonosis agar menjadi upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian. Serta diperlukan penetapan jenis satwa liar yang memiliki zoonosis.

Selanjutnya penyusunan panduan penanganan satwa liar yang beresiko zoonosis serta mempertimbangan kebijakan higienitas pasar. Harapan dari studi ini juga kedepannya dibutuhkan penerbitan kebijakan dan peraturan terkait perdagangan komersial satwa liar dan kesejahteraan satwa liar dalam kerangka pendekatan one health.

One Health Perlu Diterapkan di Bolmut

Sebagai pintu masuk rantai perdagangan satwa liar yang dikonsumsi di Sulawesi Utara, penerapan pendekatan one health diperlukan di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Hal ini merupakan bagian dari mencegah penyakit zoonotik di Provinsi Sulawesi Utara.

Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut, Jusnan Mokoginta mengatakan sebagai pintu masuk perdagangan satwa liar di Sulawesi Utara melalui jalur darat, secara umum pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah terkait dengan mencegah zoonosis, termasuk kedepannya bagaimana menerapkan konsep one health di Bolmut.

Sekda yang merupakan seorang dokter ini menuturkan, pentingnya mencegah zoonosis karena belajar dari pandemik Covid-19 sebelumya, di mana hampir seluruh sektor terdampak. Menurutnya, zoonosis yang berpotensi menjadi pandemi dapat merugikan wilayahnya.

Sebagai orang yang pernah menjabat kepala Dinas Kesehatan Bolmut saat pandemik Covid-19, Jusnan mengungkapkan ongkos mencegah tak seberapa dibandingkan jika sudah terjadi pandemic, karena dampaknya sangat besar di sektor perekonomian masyarakat.

“Kabupaten Bolmut saat pandemik Covid-19, sering masuk kategori zona hijau. Hal ini bukan tanpa alasan, karena perbatasan provinsi saat itu langsung dikunci. Hampir semua stakeholder dikerahkan dalam menjaga pintu masuk,” ungkap Sekda.

Terkait dukungan anggaran, Jusnan menjamin pihaknya siap mendukung kepada dinas-dinas terkait dalam rangka mencegah penyakit zoonotik, termasuk dalam hal pembentukan tim; untuk menjabarkan penerapan one health kedepannya, dan juga komitmen bersama serta kolaborasi antar instansi.

“Dalam mencegah zoonosis tentu akan melihat bagaimana kaidah-kaidah penanganan, sistem jaringan, SOP hingga memeriksa, mendeteksi hewan-hewan yang masuk ke Sulawesi Utara melalui Bolmut,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolmut, Aly Dumbela, mengatakan dalam mencegah penyakit dari hewan ke manusia, perlu adanya tim dan kolaborasi dari instasi terkait.

“Sejauh ini sebenarnya sudah ada tim, tapi diakui belum maksimal,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Ia juga mengakui pola penanggulangan penyakit belum maksimal. Sehingga memang seharusnya ada tim. Terkait penyakit zoonotik pihaknya mengutamakan ke manusianya, termasuk bagaimana mencegah rabies. Beberapa waktu lalu pihaknya bahkan sempat mengikuti pertemuan terkait isu zoonosis, salah satu poinnya; bagaimana Bolmut ada tempat pemusnahan hewan, termasuk satwa liar.

“Tapi kami terkendala lahan. Karena lahannya harus jauh dari pemukiman. Di sisi lain, wilayah perbatasan Bolmut dan Gorontalo lahannya sangat dekat dengan pemukiman warga, jadi sangat tidak mungkin,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Bolmut, Sisca Babay mengatakan dalam mencegah zoonosis sebenarnya pihaknya membutuhkan keberadaan dokter hewan di Bolmut.

“Kami sangat memerlukan dokter hewan. Sebenarnya pihak sudah menata anggaran untuk mengontrak dokter hewan tapi sampai saat ini keberadaan dokter hewan belum ada,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan ke Pemerintah Povinsi soal keluhan dokter hewan ini. Apalagi Bolmut yang merupakan wilayah perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Utara, yang menjadi lalu lintas utama penyaluran dan perdagangan satwa liar.

“Dalam pendekatan one health untuk mencegah isu-isu seperti zonosis, tidak akan tuntas kalau hanya satu dinas, sehingga diperlukan gerak bersama, kerjasama lintas sektor,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran jika menerapkan pendekatan one health, Kepala Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan  (Bapelitbang) Kabupaten Bolmut Aroman Talibo, mengatakan pihaknya siap mendukung dari segi anggaran. Dirinya juga mendukung upaya mencegah zoonosis di Kabupaten Bolmut, di mana satu program dikeroyok bersama oleh beberapa instansi.

Alexandra Tatgyana Suatan, dari Indonesia One Health University Network (INDOHUN) mengatakan one health adalah pendekatan yang mengakui bahwa kesehatan manusia berkaitan erat dengan kesehatan hewan dan lingkungan kita bersama. Penerapan one health penting karena kesehatan manusia, hewan dan ekosistem saling bergantung dan dipengaruhi oleh perubahan yang cepat.

“Konsep one health adalah strategi global untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi interdisipliner dalam semua aspek pelayanan kesehatan bagi manusia, hewan dan lingkungan,” ujarnya saat memberikan materi pada workshop I pelatihan jurnalis muda dengan tema “Dapatkah kita mencegah pandemi berikutnya?” yang diselenggarkan oleh AJI Indonesia di Hotel Morrisey 10 September 2023.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), drh. Dedi Candra, menyampaikan bahwa one health merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dengan memobilisasi sektor, disiplin ilmu dan komunitas terkait di berbagai tingkatan masyarakat melalui komunikasi, kordinasi, kolaborasi dan peningkatan kapasitas.

“Hal ini untuk mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, satwa liar dan ekosistem secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pembicara lainnya, yakni pakar zoonosis dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan Ketua One Health UGM, Prof. Wayan Tunas Artama, mengatakan pendekatan one health merupakan pendekatan terbaik untuk mencegah zoonosis.

Menurutnya, kelangsungan hidup hanya dapat dicapai melalui kebersamaan. Di mana kelangsungan hidup sistem apapun baik manusia dan non-manusia bergantung pada sistem yang mengelilinginya pada tingkat besar atau kecil.

“Implementasi one health untuk mengendalikan zoonosis sangatlah penting,” ungkapnya. 

Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan, baik hewan liar, hewan ternak, maupun domestik (hewan peliharaan), ke manusia. Patogen yang ditularkan pun bisa berupa bakteri, virus, parasit, dan jamur.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut menurut WHO, setidaknya 6 dari 10 penyakit menular yang ada saat ini merupakan zoonosis. 

Bahkan, 3 dari 4 penyakit infeksi baru pada manusia bersumber dari hewan. Jumlah penyakit baru yang ditularkan dari hewan terus bertambah setiap tahunnya. 

WHO memperkirakan terdapat lebih dari 200 jenis penyakit zoonosis di dunia saat ini. Beberapa penyakit zoonosis yang sudah dikenal, diantaranya penyakit nipah, rabies, malaria, hingga cacar monyet.

Hidup Berdampingan dengan Kelelawar

Bau amis langsung tercium saat saya bersama Alfi Binolombangan (23), petani durian, hampir mendekati goa tempat kelelawar tinggal. Semak-semak rerumputan menutupi jalan kami berdua. Kamis, 19 Oktober 2023 itu, hujan baru selesai turun setelah beberapa bulan Kabupaten Bolmut tak turun hujan. Batu-batu berukuran besar tampak tersusun rapi. Pelan-pelan suara kelelawar mulai terdengar. Sesampai di goa kelelawar, kami menemukan dua bambu kering, dengan panjang sekitar lima sampai enam meter.

“Kemungkinan dua bambu ini digunakan oleh pemburu untuk menangkap kelelawar,” ujarnya.

Alfi mengatakan, sejak kecil dirinya bersama orang tuanya tinggal dan berkebun dekat tempat kelelawar. Walau demikian ia tak mau menggangu habitat tempat tinggal mereka.

Kelelawar Yang Berada dalam Goa. Dari sini tak jauh pohon-pohon durian yang sedang berbuah. (Foto Fandri Mamonto)


“Kalau malam kita bisa melihat mereka ada di pohon durian atau matoa hutan. Saat ini karena buah durian sudah besar, mereka terlihat di matoa Hutan,” kata Alfi.

Alfi mengajak saya melihat pohon durian mereka yang berbuah. Menurutnya kelelawar itu berada di pohon durian saat berbunga, dan ia merasa tidak dirugikan dengan kehadiran kelelawar. Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun dekat dengan kelelawar, warga Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, ini menambahkan durian-durian di kebun mereka tetap berbuah meski ada kelelawar.

“Bahkan ada durian lokal yang namanya melati, durian ini yang rasanya enak,” katanya sambil menunjuk buah durian.

Walau demikian ia tetap khawatir, habitat kelelawar kedepan bisa saja terganggu dengan adanya kehadiran para pemburu. Selain itu, habitat kelelawar yang sudah bertahan puluhan tahun atau ratusan tahun ini bisa hilang kalau ada pembukaan lahan perkebunan.

Hal yang sama disampaikan oleh Andry Umar, pemilik kebun yang tak jauh dari goa kelelawar. Ia sering melihat kelelawar, tapi untuk ke goa tersebut dirinya belum pernah. Prinsipinya selama dirinya tidak menggangu kelelawar, begitu pun sebaliknya, kelelawar juga tidak menggangu keberadaan mereka.

“Habitatnya masih terjaga dan kami tidak saling menggangu,” ungkapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bolmut menujukkan, pada tahun 2022 produksi durian di Kabupaten Bolmut mencapai 188,6 ton. Dengan rincian Kecamatan Bolangitang Barat mencapai 60 ton. Sejak tahun 2019, produksi durian di Bolmut mengalami naik turun. Pada 2019 produksi durian mencapai 40 ton, 2020 mencapai 35 ton, 2021 hanya enam ton saja.

Sheherazade, peneliti kelelawar, mengungkapkan tanaman durian sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal Indonesia. Ia melakukan penelitian tentang kelelawar untuk menyelidiki identitas penyerbuk durian semi liar dan membuat perkiraan nilai dampak ekonomi dari jasa para penyerbuk durian.

Dari hasil penelitiannya, bunga-bunga durian yang dapat diakses oleh kelelawar menghasilkan jumlah buah yang signifikan lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan bunga-bunga yang ditutup untuk mencegah akses satwa atau bunga yang hanya dapat diakses oleh serangga. Hal ini mengindikasikan bahwa kelelawar adalah penyerbuk utama durian.

“Sementara itu kelelawar kecil goa peminum nektar merupakan pengunjung terbanyak bunga durian. Dibandingkan dengan dua spesies kalong yaitu Pteropus Alecto dan Acerodon Celebensis. Kunjungan dari kelelawar kecil dan besar berpengaruh terhadap kesuksesan produksi buah durian,” ujarnya saat dihubungi Torangpeberita.com, Sabtu 21 Oktober 2023.

Hal ini menunjukan sebuah hubungan ekologi antara kelelawar dan perekonomian lokal. Sehingga sangat penting bagi pemerintah di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, untuk bagaimana mempromosikan konservasi kelelawar dalam rangka meningkatkan durian semi liar.

Di tempat terpisah, Jusuf Kalengkongan, dari Konservasi Kelelawar Sulawesi (KKS) mengatakan masyarakat lokal perlu menjaga dan melestarikan keberadaan kelelawar. Ia mengatakan keberadaan kelelawar sangat penting bagi durian. Sehingga perlunya pengetahuan kepada masyarakat lokal tentang keberadaan kelelawar di sektor pertanian.

“Bahkan bisa saja kepada pemburu. Pasalnya kelelawar ini satu tahun satu kali beranak,” katanya.

Durian Lokal, masyarakat menyebut nama durian ini adalah Melati. Durian ini terkenal enak dan tebal isinya. Pohon durian ini tak jauh ada goa tempat kelelawar. (Foto Fandri Mamonto)


Dirinya pun mendorong jika desa-desa yang memiliki habitat kelelawar yang masih terjaga keberadaannya perlu adanya membuat aturan seperti Perdes (Peraturan Desa). Pihaknya juga bersiap memberikan bantuan pendampingan dalam mendorong peraturan desa terkait konservasi kelelawar.

Sementara itu, Kepala Desa Keimanga, Ridwan Ege menuturkan keberadaan kelelawar di wilayahnya masih terjaga. Ia pun bisa saja membuat Peraturan Desa dalam mencegah perburuan kelelawar di desanya. Hanya saja ia masih melihat aturan-aturan yang ada dalam menuangkan di peraturan desa terkait melindungi keberadaan kelelawar dari perburuan.

“Kami sangat terbuka kalau ada pihak-pihak yang mau membantu mendorong lahirnya Perdes tentang konservasi,” ungkapnya.***

Tulisan ini bagian dari fellowship “Dapat Kita Mencegah Pandemik Berikutnya?” yang didukung oleh AJI Indonesia.