Pemkab Bolmut Lakukan Kerja Sama Dengan Kemenkumham

BOLMUT, PANTAU24.com- Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh bersama Kepala Kantor Kemenkumham Sulut Haris Sukamto menandatangani kesepakatan bersama kerja sama di bidang pembentukan produk hukum daerah.

Bupati Bolmut Depri Pontoh menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini.

“Harapan saya selaku kepala daerah kerja sama ini akan memberikan kontribusi dan sinergitas terhadap terciptanya produk hokum daerah yang sempurna demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bolmut,” katanya.

Maksud dilakukan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi.

Kemitraan serta saling menunjang pelaksanaan tugas antara kantor wilayah Kemenkumham Sulut dengan pemerintah daerah Kabupaten Bolmut yang memuat kesepakatan bersama dalam program legislasi daerah diantaranya.

Program pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dan rancangan peraturan daerah serta produk hokum daerah lainnya, Penyusunan Naskah Akademik, Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bupati menambahkan kesepakatan ini merupakan bagian penting atas niat baik yang didasarkan atas asa saling membantu, saling mendukung dan bersinergi.

“Guna menciptakan produk hukum daerah yang disusun dengan cara dan metode yang pasti, baru dan standar serta memiliki legitimasi serta mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan yang mengikat,” jelasnya.

Sementara itu kepala Kanwil  Kemenkumham Sulut menyampaikan salah satu tugas utama dari kementerian adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan produk hukum.

“Selama ini kami telah melakukan kerja samayang harmonis dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah Sulawesi Utara maupun Kabupaten Kota se Sulawesi Utara,” jelasnya.

Diharapkannya, agar kerja sama ini tidak hanya dibatasi dalam bidang pembentukan hukum namun dapat  juga dibidang lainnya. ***