Berharap Pertahankan Opini WTP, Bupati Bolsel Serahkan LKPD 2021 ke BPK

BOLSEL, PANTAU24.COM-Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Iskandar Kamaru didampingi Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut di Manado, Jumat, 18 Maret 2022.

Dalam acara itu, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota serentak menyerahkan LKPD 2021 kepada BPK-RI, yang selanjutnya akan dilakukan audit penuh. 

Bupati Iskandar mengatakan, bahwa LKPD unaudited ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban bagi setiap daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

“LKPD merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi setiap Pemerintah Daerah dalam memenuhi akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Bupati.

Bupati menegaskan bahwa LKPD 2021 Unaudited yang disampaikan kepada BPK telah direview oleh Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampai saat ini, kata Bupati, Pemkab Bolsel berkomitmen menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. 

“Semoga penyerahan LKPD unaudited yang lebih awal ini menjadi permulaan yang baik dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah,” ungkapnya, sembari berharap kabupaten Bolsel dapat mempertahankan opini WTP (wajar tanpa penecualian) ke 8 kalinya secara berturut-turut.

“Sehingga Bolsel dapat mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya berturut-turut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ini turut dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Bupati/Walikota se-Sulut, Sekda Marzanzius A. Ohy, Inspektur Daerah Ridel Paputungan, dan Kepala Badan Keuangan Lasya Mamonto ME.

|Penulis: Reza Pahlevi