BOLMONG, PANTAU24.COM-Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dua mitra kerja eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, bertempat di ruang paripurna kantor DPRD Bolmong, Kamis, 7 Oktober 2021.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong, Supandri Damogalad dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Mas’ud Lauma, Anggota Sulhan Manggabarani, Febrianto Tangahu, Dyas Potabuga, Satira Manoppo dan Sutarsi Mokodompit.
Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong, Supandri Damogalad mengatakan, RDP digelar sehubungan dengan pengawasan terhadap program dan kegiatan pada Dinas Pertanian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pasca bencana pada BPBD Bolmong.
Terkait Dinas Pertanian, Supandri mempertanyakan soal kelangkaan pupuk dan benih jagung yang belakangan dikeluhkan petani. Dirinya mempertanyakan mekanisme penyaluran pupuk di kios-kois.
“Saya minta Kadis Pertanian menjelaskan juga soal perijinan kios-kios yang menjadi penjual pupuk. Juga saya minta seluruh daftar kelompok tani yang ada di Bolmong,” kata Supandri.
Sementara, Sulhan Mangabarani juga mempertanyakan harga bibit di kios-kios yang tidak stabil. Dia juga mengaku mendapatkan informasi dari petani soal dugaan permainan harga bibit baik jagung maupun jagung, termasuk juga harga pupuk.
Kepala Dinas Pertanian, Remon Ratu menjelaskan, terkait pendistribusian pupuk tak hanya dari Dinas Pertanian melainkan juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan distributor yang ada di Kotamobagu.
“Pengajuannya lewat aplikasi. Begitu juga dengan penjualan di kios-kios mengacu pada RDKK. Jadi kalau petani yang tidak terdaftar dalam RDKK maka tidak akan dilayani,” jelas Remon.
Sementara itu, pada RDP bersama dengan BPBD, Komisi III mempertanyakan terkait penanganan bencana yang terjadi di Kecamatan Sang Tombolang dan Kecamatan Lolak, baru-baru ini.
Anggota Komisi III, Febrianto Tangahu mengusulkan kepad BPBD untuk memperkuat personil tim reaksi cepat (TRC).
Selain itu, juga soal pembuatan talud di Desa Labuan Uki yang yang hingga saat ini baru terealisasi sepanjang 200 meter.
Pihak BPBD menjelaskan, terkait bencana di Desa Batu Merah langsung ditangani dengan cepat. Termasuk dari segi pendanaan.
“Untuk pengusulan dana bencana Bupati langsung membuat SK. BPBD juga langsung membuat posko pengungsian bagi warga yang terdampak. Di dalamnya tarmasuk juga kebutuhan warga yang mengungsi,” kata Kepala Pelaksana BPBD, Syahril Mokoagow. (Advertorial)
