Komisi I DPRD Bolmut Evaluasi Serapan Anggaran Tiga Instansi Mitra Kerja

BOLMUT, PANTAU24.com-Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama tiga instansi mitra kerja Komisi I, masing-masing Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Raker yang dipimpin langsung Ketua Komisi I Reksosiswoyo Binolombangan didampaingi Sekretaris Budi Setiawan Kohongia itu berlangsung diruang rapat DPRD Bolmut, Selasa 24 Agustus 2021. Raker itu juga dihadiri sejumlah personil Komisi I, diantaranya Suit Pontoh serta Kepala BKPP Khristanto Nani, Kadis Dikbud Sulha Mokodompis serta utusan dari Dinkes yakni Kepala bidang pelayanan kesehatan (Yankes) Sofyan Mokoginta serta kepala bidang kesehatan masyarakat (Kesmas), Zulkifli Masuara.

Reksosiswoyo menyampaikan, raker digelar sebagai wujud tanggung jawab wakil rakyat sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD.

“Sehingga dalam kesempatan raker ini ada banyak hal yang akan kita pertanyakan kepada rekan-rekan mitra,” ujarnya saat menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan raker.

Dalam kesempatan itu, Reksosiswoyo juga menyentil, salahsatu materi yang akan menjadi pokok pembahasan dalam raker adalah serapan anggaran mitra kerja.

“Apalagi ini sudah masuk triwulan tiga. Ini penting untuk kita ketahui. Untuk itu kepada mitra kerja agar kiranya dapat menejelaskan secara detil apa yang kita tanyakan,” ucap Leko sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan (Kaban) BKPP, Kristanto Nani mendapatkan giliran pertama kemduaian disusul Dinkes dan terkahir Dikbud. Khristanto Nani mengungkapkan sejauh ini serapan anggaran di instansi yang dipimpinnya belum melewati angka 50 persen.

“Serapan anggaran di kita (BKPP) itu baru pada angka 33,20 persen. Lambatnya serapan anggaran ini bukan disengaja melainkan karena berdasarkan situasi yang ada, yakni Pandemi Covid-19. Ini membatasi ruang aktivitas kita mulai dari berkerumunan sampai bepergian,” beber Khris Nani.

Kendati demikian, dia Optimis apa yang menjadi harapan Komisi I bisa diwujudkan oleh BKPP. Dalam kesempatan itu, Khris juga mengungkapkan tingkat kepuasan aparatur atas pelayan yang dilakukan oleh BKPP.

“Di tengah Pandemi ini, kami mencari terobosan baru dalam aspek pelayanan dan Alhamdulillah sangat membantu dan memuaskan aparatur sipil Negara (ASN),” ungkapnya.

Sementara itu, Sofyan Mokoginta dan Zulkifli Masuara menyampaikan belum bisa merinci secara detail berapa persentase serangpan anggaran di Dinkes. Mereka berasan bahwa saat Dinkes masih focus dengan tugas-tugas pokok dalam menghadapi Pandemi. “Akan tetapi kami juga berupaya mengoptimalkan serapan anggaran yang tersedia,” kata Sofyan.

Tidak hanya itu, Sofyan juga mengungkapkan kondisi epidemologi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bolmut.

“Alhamdulillah Bolmut masuk Zona Kuning Covid-19. Kendati demikian, kami terus berupaya secara masif melaksanakan vaksinasi diseluruh wilayah Kabupaten Bolmut. Dan ini yang sedang kita fokuskan sampai saat ini dan kedepan,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kadis Dikbud Sulha Mokodompis mengungkapkan bahwa serapan anggaran di Dikbud hingga Bulan Agustus ini sudah melewati angka 50 Persen

“Alhamdulillah serapan di kami itu sudah 53 persen. Kami optimis disisa waktu yang ada ini bisa optimalkan serapan anggarannya. Intinya kami akan tetap berupaya,” bebernya

Selain itu, Sulha Mokodmpis juga memamarkan situasi dan konidis Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“PTM yang kita laksanakan itu juga tetap dalam pengawasan dan menaati prosedur tetap pengecahan Covid 19,” ucapnya.

Di sisi lain, pemaparan dari masing-masing mitra kerja mendapat tanggapan beragam dari Komisi dan paling banyak ditanggapi adalah pemaparan Kadis Dikbud. Budi Setiawan Kohongia misalnya. Sekretaris Komisi I DPRD Bolmut itu mengatakan, optimalan anggaran itu penting dan itu merupakan hal yang harus dilakukan.

“Sehingganya Ini harus terus di genjot sesuai dengan program-progam yang ada,” katanya

Dia juga menyoroti sejumlah program yang tidak berjalan maksimal di Dinas Dikbud. “Seperti pembuatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Itu tidak bisa teralisasi tahun ini, padahal anggarannya miliaran. Jadi ini penting untuk diperhatikan kedepannya,” ujarnya

Tak hanya itu, Budi Setiawan Kohongia juga menyentil soal tunjangan guru terpencil yang sampai saat ini belum terealisasi semua. Padahal menurut dia, tunjangan guru terpencil yang ada hanya untuk tahun lalu 2020, namun belum terbayar penuh untuk 6 bulan.

“Yang kami soroti itu, bagaimana perencanaannya. Karena seharusnya tunjangan guru ini kan tidak boleh mis antara jumlah penerima yang sudah jelas dan juga besaran anggarannya” pungkasnya. (Advertorial)

|Penulis: Rinto Binolombangan