4 Fraksi DPRD Bolmong Memilih Walk Out, Welty Sebut itu Kekanak-kanakan

Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling
Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling

BOLMONG, PANTAU24.COM-Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Welty Komaling menilai, aksi meninggalkan ruang rapat (walk out) oleh 4 fraksi DPRD Bolmong pada paripurna dengan 4 agenda sidang sekaligus, merupakan tindakan kekanak-kanakan yang tidak mendasar.

Pasalnya, menurut Welty, agenda paripurna yang digelar, Selasa 6 April 2021, tersebut bukan keputusannya secara pribadi. Melainkan keputusan bersama yang dibahas lewat badan musyawarah (banmus).

Baca juga: Aksi Penolakan Terhadap Ketua DPRD Bolmong Memanas, 4 Fraksi Walk Out dari Paripurna

“Mereka yang putuskan lewat banmus. Termasuk Ketua Fraksi Nasdem, Masri Dg Masenge. Termasuk dia (Masri) juga yang pertama mengusulkan rapat paripurna hari ini. Dan dia juga yang mendorong LKPJ segera diparipurnakan,” ketus Welty, saat bersua dengan wartawan.

Baca Pula:  Bolsel Mulai Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap 2

Dikatakan, kalaupun ada reaksi dari anggota DPRD terkait dengan keberadaannya, menurut Welty Komaling itu adalah bagian dari kontrol sosial terhadap dirinya.

Fakta menarik dan bermanfaat

Tapi, soal penggantian ketua DPRD itu bukan ranahnya anggota DPRD. Melainkan kewenangan partai, dalam hal ini PDI Perjuangan.

“Kapasitas saya sebagai ketua DPRD itu milik partai. Sehingga yang berhak dan berkompeten mengevaluasi saya itu partai. Bukan mereka,” sentilnya.

Sementara itu, terkait tuntutan tidak dilaksanakannya paripurna HUT Kabupaten, juga menurut Welty bagian dari alasan yang mengada-ada. Sama halnya dengan agenda reses yang sebelumnya sempat berpolemik.

“Tapi justru reses tetap berjalan. Tidak ada masalah. Hanya mereka saat itu maunya seperti anak kecil saja. Reses hanya tertunda saja karena administrasinya belum siap. Tapi mereka tidak mau tahu. Hanya maunya kalau minta harus langsung dipenuhi,” sahutnya.

Baca Pula:  Terhintung Mulai 1 Januari 2021, Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Di sisi lain, soal dirinya dicap tidak mampu memimpin, maka menurutnya, publiklah yang akan menilai dan masyarakat yang punya kedaulatan. Apalagi, dirinya sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Bolmong. Dua periode dipercaya partai jadi ketua DPRD. Begitu juga dengan soal SK PAW dari Partai Golkar.

“Itu juga hanya mengada-ada. Silakan cek, sudah beberapa kali saya tanda tangan. Ini bentuk kepanikan mereka karena tidak mampu mengimbangi saya selaku pimpinan lembaga ini. Saya sudah berlari 100 km/jam. Mereka baru 20 km/jam,” tandasnya.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com