Menyoal Bantuan Sosial Tunai di Bolmut

Komisi I bersama unsur pimpinan DPRD Bolmut RDP dengan Dinsos Daerah setempat

BOLMUT, PANTAU24.COM-Komisi I bersama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolmut.

RDP yang digelar di ruangan Komisi I, Jumat 15 Januari 2021 itu dihadiri Ketua DPRD Frangky Chendra, wakil ketua masing-masing Salim Bin Abdullah dan Saipul Ambarak.

Ketua Komisi I bersama Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bolmut bersama jajaran.

Saipul Ambarak menjelaskan bahwa RDP ini dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan semangat DPRD dalam rangka menjaga sinergitas peyelanggaran pemerintahan.

“Sehingga itu kami minta Dinsos dapat menjelaskan secara detail pokok persoalan berkaitan dengan data penerima Bantuan Sosial Tunai,” kata Ambarak.

Fakta menarik dan bermanfaat

Ia juga membeberkan informasi yang ia miliki soal  data penerima BST.

Baca Pula:  Rabu 30 Desember 2020, Covid-19 di Kotamobagu Mencapai 318 Kasus

“Ini fakta. Ada aparat desa dapat BST. Ada warga susah justru tidak dapat BST. Kami tidak bicara regulasi. Tapi kami bicara perlakuan. Kenapa ada aparat dapat BST, warga miskin tak dapat. Dan ini terjadi di Kaidipang dan Pinogaluman. Tolong jelaskan soal ini kepada kami,” tegas Ambarak dengan nada geram.

Menurutnya, pada tahun 2020, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BST sebanyak 3497 KPM akan tetapi pada tahun 2021 ini, KPM BST menjadi 3074.

“Terjadi pengurangan 423 KPM.Ini bagaimana?, kok bisa seperti ini?,” tanya Ambarak.
 

Menanggapi itu, Kepala Dinsos Bolmut, Sitti Sabrina Buhang mengatakan bahwa pengurangan KPM BST di tahun ini merupakan keputusan pemerintah pusat.

“Dinsos tak memiliki kewenangan soal itu,” kata Sitti.

Kendati demikian kata dia, data penerima BST akan diupgrade lagi karena pemerintah pusat mengintruksikan untuk kembali melakukan validasi data penerima BST.

Baca Pula:  Penyakit Kusta Masih Dianggap Kutukan

Hal ini menurut dia agar tidak ada penerima ganda.

“Kami juga Pak ketua, sudah bersepakat dan bersatu bahwa seluruh Dinsos se Indonesia akan menyampaikan polemik ini kepemerintah pusat. Sebab bukan hanya bolmut yang mengalami hal seperti ini, melainkan seluruh daerah juga mengalami gala yang sama,” sahut Sitti menjawab pertanyaan Saipul Ambarak.
 

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah mengagendakan RDP ini.

“Apa yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi catatan kami, termasuk soal aparat desa yang menerima BST, kami akan hapus yang bersangkutan dari daftar penerima BST,” pungkasnya.
 

Peliput : Rinto Binolombangan

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com