PERISTIWA
UU Perampasan Aset Diharapkan Gagalkan Koruptor Menikmati Hasil Kejahatan
UU Perampasan Aset baru disahkan DPR. Harapannya, koruptor tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatannya. Namun, tantangan implementasi masih ada.
PANTAU24.com – UU Perampasan Aset yang baru disahkan oleh DPR RI diharapkan mampu menggagalkan koruptor menikmati hasil kejahatannya. Menurut Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan, UU ini penting untuk mengubah fokus pemberantasan korupsi yang selama ini cenderung hanya mengandalkan hukuman penjara.
Hardjuno menyatakan bahwa fokus pemberantasan korupsi selama ini terlalu mengedepankan lamanya hukuman penjara, sementara pengembalian aset hasil kejahatan sering diabaikan. “Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya,” kata Hardjuno.
Dia menambahkan bahwa hukuman penjara tidak memberikan efek jera yang optimal karena koruptor masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Meski demikian, Hardjuno menyoroti beberapa ketentuan dalam UU ini yang masih perlu dikaji, terutama terkait hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.
Hardjuno juga menegaskan pentingnya perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik dan memperoleh aset secara sah. “Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya,” ujarnya.
Terakhir, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Ia meminta agar kedua lembaga tersebut berfungsi secara transparan dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang ada.
Diolah dari laporan Detik – Berita.


You must be logged in to post a comment Login