PERISTIWA
KRL Nambo Operasi Lebih Malam, Beban Pesangon Melonjak
KCI perpanjang jam operasi KRL Nambo mulai 1 Desember 2026. Sementara, beban cadangan pesangon munculkan risiko finansial.
PANTAU24.com – Mulai 1 Desember 2026, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memutuskan untuk memperpanjang jam operasional Commuter Line rute Nambo. Ini dilakukan seiring dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026. Jadwal keberangkatan terakhir dari Jakarta Kota ke Nambo mengalami pergeseran dari pukul 20.10 WIB menjadi 21.15 WIB, sementara keberangkatan terakhir dari Stasiun Nambo menuju Citayam diperpanjang hingga pukul 22.50 WIB.
Selain perubahan pada rute Nambo, KCI juga melakukan revisi pada headway lintas Cikarang-Bekasi dari 15 menit menjadi 17 menit. Hal ini untuk mengakomodasi pemberhentian kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi. Untuk mengimbangi perubahan tersebut, KCI menambah 18 perjalanan pada jalur lingkar dan memaksimalkan kapasitas angkut Blue Line menggunakan formasi kereta 10 dan 12 (SF10 dan SF12).
Sementara itu, isu tentang beban pencadangan dana pesangon perusahaan juga menjadi perhatian utama pekan ini. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti kebijakan pencadangan pesangon yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Meskipun memberikan kepastian hak bagi pekerja saat terjadi PHK, kebijakan ini berpotensi menekan likuiditas modal kerja, terutama di sektor padat karya saat tren suku bunga tinggi dan nilai tukar rupiah melemah.
Berdasarkan perhitungan Kadin Indonesia, tarif iuran sebesar 3 persen dari upah dapat menambah pengeluaran hingga Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar per tahun bagi perusahaan dengan 10.000 pekerja yang rata-rata berupah Rp 5 juta. Usulan serikat pekerja sebesar 8 persen dan estimasi Aprisindo memproyeksikan beban tambahan Rp 5 miliar hingga Rp 8,7 miliar per tahun untuk 1.000 pekerja.
Untuk menghindari penurunan daya saing dan distorsi pasar tenaga kerja, para ekonom menyarankan pemerintah menerapkan skema transisi bertahap berbasis kajian aktuaria dan mengakui instrumen Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai pengurang kewajiban agar pelaku usaha terhindar dari beban ganda administrasi jaminan sosial.
Diolah dari laporan Kumparan.


You must be logged in to post a comment Login