Connect with us

PERISTIWA

BRAN Tegaskan Sinergi Kementerian Penting untuk Reforma Agraria

BRAN memastikan pentingnya sinergi kementerian untuk suksesnya reforma agraria dengan dukungan Bappenas.

Published

on

PANTAU24.com – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk mewujudkan reforma agraria. Dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BRAN menyampaikan terima kasih atas dukungan Bappenas dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, menyatakan, “Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” Selasa (17/11/2026).

Pertemuan Dedi dan Rachmat ini bertujuan untuk mematangkan badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dedi menekankan bahwa reforma agraria tidak hanya soal penataan tanah, tetapi juga penyelesaian konflik yang membawa kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat. “Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Dedi.

BRAN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi berharap mandat yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya dapat dijalankan efektif dan berdampak positif. Kompleksitas masalah agraria membutuhkan kelembagaan permanen dengan struktur dan kewenangan jelas. “Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur,” ungkap Dedi.

BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga sejak pembentukannya untuk membangun sinergi dan kesamaan pandangan soal reforma agraria. Penguatan sistem data agraria nasional juga menjadi fokus dengan integrasi informasi dari 20-30 kementerian/lembaga terkait. Menurut Dedi, “Sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Penyelesaian konflik agraria harus sejalan dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. “Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” terang Dedi.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Detik – Berita.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.