Usaha Garam Rakyat Aceh Bangkit Berkat Dukungan KKP

PANTAU24.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan 15 unit dapur perebusan garam kepada masyarakat pesisir Kabupaten Bireuen, Aceh, dalam rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026. Upaya ini merupakan bagian dari program rehabilitasi pascabencana untuk memulihkan produksi serta mata pencaharian warga pesisir yang terdampak.

Bantuan ini adalah tahap awal dari target pembangunan 55 unit di Kabupaten Bireuen, dan secara keseluruhan KKP menargetkan 506 unit dapur perebusan garam di lima kabupaten di Aceh. Dapur tersebut dibangun permanen dan dilengkapi fasilitas pemasakan untuk mendukung keberlanjutan usaha garam rakyat serta meningkatkan ketahanan sarana produksi terhadap bencana. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, “Setelah 27 tahun KKP mengabdi, kita berharap kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan semakin meningkat.”

Seketaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan bahwa pemulihan sarana produksi adalah langkah penting untuk membantu masyarakat pesisir bangkit setelah bencana. Dengan fasilitas lebih baik, pelaku usaha garam diharapkan bisa kembali berproduksi dan memperbaiki pendapatan. “Dengan dukungan ini, kami berharap produktivitas dan hasil produksi garam masyarakat dapat meningkat,” ujar Huda.

Kapasitas produksi di dapur perebusan yang sebelumnya sekitar 20-30 kilogram per proses kini meningkat menjadi 70-120 kilogram. Dengan rata-rata dua kali perebusan per hari, satu unit dapur bisa menghasilkan sekitar 1,4 ton garam per minggu. Peningkatan kapasitas ini diharapkan bisa memperbesar peluang usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bupati Bireuen, Mukhlis, mengapresiasi dukungan KKP terhadap pemulihan usaha masyarakat pesisir. Ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik untuk memberikan manfaat jangka panjang. Pembangunan dapur perebusan ini merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana. Kebijakan ini sejalan dengan visi Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam mendukung keberlanjutan usaha kelautan.

Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.