Komisi III DPR Akan Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal Bersama Kapolri

PANTAU24.com – Komisi III DPR RI telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pada Kamis (12/11/2026) mendatang. Pertemuan ini bertujuan khusus untuk membahas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan publik belakangan ini.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa fokus utama rapat tersebut adalah mendalami siapa dalang serta motif di balik aksi penyadapan ilegal tersebut. Dia memastikan bahwa DPR berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. “Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/11).

Rapat ini akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman, didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi III, yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam. Penjadwalan rapat pada hari Kamis tersebut menyesuaikan dengan pembukaan masa sidang DPR yang baru dimulai pada Selasa (10/11).

Habiburokhman menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pimpinan DPR untuk memastikan penegakan hukum dijalankan dengan transparan. “Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya. Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Di antara para tersangka yang telah ditetapkan pada 3 November 2026 adalah mantan Kapolri dengan inisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol AS, dan Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol EH. Sementara pada 5 November 2026, diumumkan penetapan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol SU sebagai tersangka keempat. Tersangka LSP, AS, dan EH saat ini sudah ditahan di Mako Brimob, Depok. Namun, tersangka SU belum ditahan karena kondisi kesehatannya belum stabil usai mengalami stroke.

Diolah dari laporan Media Indonesia.