Agenda Iklim Indonesia di PBB: Restorasi Mangrove dan Transisi Energi

PANTAU24.com – Indonesia menekankan diplomasi hijau dalam penanganan perubahan iklim di hadapan para pemimpin dunia saat Sidang Umum PBB di New York. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa agenda iklim Indonesia tidak hanya untuk memenuhi target global, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan melindungi masyarakat rentan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Ia menekankan bahwa ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, dan komitmen global perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan dengan berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berimbang.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” kata Jumhur, Sabtu (26/9/2026).

Jumhur menjelaskan sejumlah pilar aksi pemerintah dalam penanganan perubahan iklim. Sektor kehutanan melalui FOLU Net Sink 2030 memastikan serapan gas rumah kaca melampaui emisi. Pengurangan emisi metana dari sektor limbah, dekarbonisasi industri, dan transisi energi berkelanjutan melalui pengembangan energi terbarukan merupakan fokus utama. Pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menekankan pentingnya strategi adaptasi seperti pembangunan infrastruktur pesisir dan perlindungan hutan mangrove. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa transformasi berskala besar memerlukan dukungan pembiayaan global yang adil, mudah diakses, dan mencakup seluruh siklus kebijakan. Indonesia menekankan penguatan instrumen loss and damage untuk melindungi negara berkembang dari dampak cuaca ekstrem.

Diolah dari laporan Liputan 6.