Realisasi Utang Baru APBN 2026 Capai Rp506 Triliun

PANTAU24.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut setara dengan 60,8% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara, capaian ini masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN 2026. Pemerintah terus memantau perkembangan pembiayaan hingga akhir tahun.

“Pembiayaan utang neto sampai 31 Agustus sebesar Rp506 triliun. Jadi sampai Agustus ini masih on track dan sesuai dengan rencana APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9).

Realisasi tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp527,4 triliun, dan penurunan pinjaman neto sebesar Rp21,4 triliun. Dalam konteks ini, penerbitan SBN telah mencapai sekitar 66% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, target pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp32,7 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa kondisi pasar SBN domestik tetap solid meskipun ketidakpastian global masih tinggi. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar pembiayaan. Dari sisi imbal hasil, spread SBN Indonesia dengan instrumen pembanding di pasar global masih dinilai menarik bagi investor. “Spread 217 basis poin tetap membuat pasar SBN Indonesia menarik bagi pemodal asing,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan strategi pembiayaan hingga akhir 2026 akan tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN yang dipatok sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mempertahankan komposisi instrumen pembiayaan dengan melanjutkan lelang SUN dan SBSN setiap Selasa, serta penerbitan dua seri SBN ritel.

Pada sisi lain, realisasi belanja bunga utang hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp394,2 triliun, terdiri dari belanja bunga utang dalam negeri sebesar Rp366,4 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp27,8 triliun. Suminto menyatakan pengalokasian ini masih memadai, bahkan ada peluang penghematan dari alokasi tersebut.

Diolah dari laporan Media Indonesia.