Perlukah Standar Pendapatan Dokter di Indonesia Diterapkan?

PANTAU24.com – Usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai standar pendapatan minimum bagi dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah telah memicu berbagai tanggapan di masyarakat. IDI mengusulkan angka Rp34,8 juta untuk dokter umum di puskesmas, Rp30,8 juta untuk dokter umum di rumah sakit, dan Rp110,9 juta untuk dokter spesialis. Selain itu, IDI mengusulkan tambahan sedikitnya 50% bagi dokter yang bekerja di wilayah terluar, perbatasan, dan kepulauan.

Sebagian masyarakat menilai standar tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan upah rata-rata pekerja di Indonesia. Pertanyaan pun muncul terkait kebutuhan akan standardisasi pendapatan dokter dan dampaknya terhadap pelayanan serta distribusi dokter.

Selama ini, sejumlah standar telah diterapkan di dunia kesehatan, mulai dari standar kompetensi dokter hingga standar akreditasi rumah sakit. Namun, belum ada standar yang mengatur pendapatan tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara kewajiban dan hak yang dimiliki dokter. Pendapatan dokter seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jam kerja atau jumlah pasien yang diperiksa, tetapi juga mempertimbangkan risiko profesional dan tanggung jawab hukum yang diemban.

Di Indonesia, pendapatan dokter bervariasi. Dokter umum yang jumlahnya sekitar 70% dari seluruh dokter di Indonesia menghadapi situasi yang tidak menggembirakan. Sebuah survei menunjukkan lebih dari 26% dokter umum memperoleh pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan dengan rata-rata kerja 42 jam per minggu. Adanya standar pendapatan minimum dapat menjadi solusi untuk menghargai kompetensi dan beban kerja dokter sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pada sisi lain, standar pendapatan juga dapat menjadi alat pemerataan distribusi dokter di Indonesia. Sebagai contoh, densitas dokter di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan di Sulawesi Barat dan Papua, dengan ratusan puskesmas di luar Jawa masih kekurangan dokter. Menaikkan pendapatan diharapkan dapat menarik minat dokter untuk bertugas di daerah-daerah yang kekurangan dan mengatasi masalah maldistribusi tenaga kesehatan.

Diolah dari laporan Media Indonesia.