Belanja RAPBN 2027 Capai Rp 4.097 Triliun

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia mengajukan rancangan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Proyeksi belanja ini mengalami peningkatan dari Rp 3.842,7 triliun pada APBN 2026.

Anggaran ini diarahkan untuk mendukung delapan program kerja prioritas nasional (PKPN), antara lain kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada tahun 2027. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan meningkat menjadi Rp 3.426 triliun dari Rp 3.153,6 triliun sebelumnya. Defisit anggaran diperkirakan menurun ke angka 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 671,2 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan pribadi masyarakat, melainkan murni untuk keperluan formulasi kebijakan serta penyusunan anggaran. “Sensus ini dinilai sangat krusial bagi validitas statistik nasional,” ujar Prabowo. Sensus ini juga mencakup pembaruan metode perhitungan aktivitas ekonomi yang tidak diperbarui selama lebih dari 10 tahun.

Pemerintah telah mengerahkan sekitar 251 ribu petugas untuk melakukan pendataan di setiap desa di seluruh Indonesia, dengan harapan partisipasi aktif dan kejujuran dari masyarakat dalam mengisi formulir sensus. Hal ini penting untuk memastikan akurasi basis data ekonomi makro yang digunakan dalam perencanaan program ke depan, termasuk penajaman alokasi anggaran pada RAPBN 2027.

Penegasan mengenai penggunaan sensus ini penting di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penggunaan data untuk pemeriksaan pajak. Namun, pemerintah menjamin bahwa tujuan utama sensus tetap berada pada ranah kebijakan ekonomi makro dan validitas data statistik nasional.

Diolah dari laporan Kumparan.