Connect with us

PERISTIWA

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 60,1 Triliun

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 60,1 triliun hingga Oktober 2026.

Published

on

PANTAU24.com – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026, menurut data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Kontribusi dominan disumbangkan oleh sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencapai Rp 46,36 triliun.

Kemenkeu menyoroti kontribusi lainnya berasal dari Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 6,02 triliun, pajak industri teknologi finansial (fintech) senilai Rp 5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto yang mencatatkan Rp 2,23 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, “Pesatnya perkembangan ekonomi digital memerlukan adaptasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan.” DJP disebutkan terus memperkuat pemungutan dan pengawasan untuk mendukung penerimaan kas negara serta menjaga keadilan iklim usaha.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penanganan 10 kasus pelanggaran di pasar modal, menginstruksikan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar dari kasus-kasus tersebut. Salah satu kasus terbesar melibatkan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) dengan keuntungan tidak sah Rp 12,55 miliar.

OJK juga menjatuhkan sanksi denda terhadap pelanggaran lainnya, termasuk kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk sebesar Rp 800 juta dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang harus mengalihkan kembali saham SMCB ke publik sebelum akhir 2026.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Kumparan.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.