Connect with us

PERISTIWA

Komponen Hidup Layak Jadi Dasar Upah Minimum 2027

Komponen KHL digunakan Kemnaker sebagai acuan penghitungan upah minimum 2027 dengan 268 item.

Published

on

PANTAU24.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa terdapat 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Komponen KHL ini dibagi ke dalam empat kelompok yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa kelompok makanan terdiri dari 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain sebanyak 54 item, dan perumahan atau tempat tinggal mencakup 15 item.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 ini dilakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan ini mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pertimbangan KHL ini perlu berjalan selaras dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah untuk menentukan besaran upah minimum. Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga memiliki opsi untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). UMP harus ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat pada 25 November 2026. UMSP dan UMSK harus ditetapkan masing-masing paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK, dan seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Untuk mencegah pelanggaran, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Jika melanggar, pengusaha terancam pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta, sementara korporasi dapat dikenai denda mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Detik – Finance.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.