PERISTIWA
KASBI Soroti UU Pelindungan Naker Terkait Magang dan Pesangon
KASBI soroti UU Pelindungan Naker, pertanyakan PKWT, magang, dan pesangon.
PANTAU24.com – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengemukakan sejumlah catatan terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR. Catatan tersebut disampaikan oleh Presiden KASBI, Sunarno, dalam pertemuan dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11), diwakili oleh Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sunarno menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian KASBI. Salah satunya adalah masalah status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menurut undang-undang dapat berlangsung hingga empat tahun. KASBI mendorong agar tenggat waktu maksimal ini direvisi menjadi satu tahun. “Nah, sebenarnya kan harapan kami waktu itu kita sampaikan paling tidak satu tahun maksimal gitu, Pak,” jelas Sunarno.
Masalah lainnya adalah penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing). UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengizinkan BUMN dan sektor swasta di bidang pertambangan serta perminyakan untuk memanfaatkan tenaga kerja alih daya, asalkan diimplementasikan melalui anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Sunarno mengusulkan agar penggunaan tenaga kerja outsourcing ini dibatasi dengan spesifikasi tertentu. “Menurut kami perlu dispesifikasi, Pak. Jadi nanti di aturan turunannya gitu, supaya tidak semua di pertambangan atau di minyak itu bisa dialihdayakan atau di-outsourcing-kan gitu,” katanya.
Selain itu, besaran pesangon sebesar 15 persen yang belum tertera secara jelas dalam undang-undang juga menjadi perhatian. “Misalnya dapat dua PMTK atau satu PMTK itu ada 15% nya, tapi di undang-undang ini belum disebutkan secara spesifik tambahan 15% nya itu,” tambah Sunarno. Ia juga menekankan pentingnya aturan yang lebih jelas untuk pekerja platform yang kerap tidak memiliki status hubungan kerja yang jelas.
Sunarno juga mengkritisi status magang yang menurutnya dapat berujung pada eksploitasi jika tidak dibatasi. Ia menyarankan agar magang dikhususkan untuk mahasiswa dan pelajar. “Harapan kami karena yang sedang berjalan ini hampir semua calon tenaga kerja ini banyak yang di sistem magangkan, Pak. Jadi harapannya itu bisa diperketat lagi,” ucapnya. Menanggapi masukan tersebut, pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa aspirasi KASBI diterima dengan baik.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.


You must be logged in to post a comment Login