Program Sertifikat Gratis Tingkatkan Kepastian Hukum Masyarakat

PANTAU24.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program sertifikat tanah gratis sangat membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).

Maruarar mencatat bahwa masih banyak warga yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun tetapi belum memiliki sertifikat. “Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” katanya.

Program pemberian sertifikat tanah gratis ini, menurut Maruarar, merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah mereka dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Program ini dijalankan bersama sejumlah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni serta penyediaan akses pembiayaan.

“Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya. Maruarar menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dan kondisi ekonomi keluarga.

Pemerintah juga meningkatkan jumlah sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Di Kabupaten Bogor, sasarannya meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit, dan di Provinsi Jawa Barat, dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit. Selain itu, kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi diberikan melalui bunga kredit lima persen per tahun dan uang muka satu persen, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Diolah dari laporan Antara – Top News.