Kejati Jabar Selidiki Korupsi Proyek UPI, Rugikan Negara Rp 25,9 Miliar

PANTAU24.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang didanai pada Tahun Anggaran 2024. Tersangka dalam kasus ini mencakup BK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, serta DWR yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana.

Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan bahwa BK telah ditahan oleh pihaknya. Sementara itu, DWR saat ini diketahui menjalani hukuman untuk perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tembilahan. Nur menyatakan, “Kejati Jawa Barat melakukan penahanan terhadap tersangka BK dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun anggaran 2024.”

Proyek pembangunan tersebut dimulai pada 2024, didanai melalui pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB), dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kontrak awal proyek mencapai Rp 47.165.742.000 yang dikerjakan oleh PT Arkindo sebagai pemenang lelang, dengan masa pengerjaan selama 210 hari kalender hingga 30 Desember 2024. Namun, setelah adendum pekerjaan, nilai kontraknya meningkat menjadi Rp 52.484.000.000 dan masa pengerjaan diperpanjang hingga 20 Januari 2025.

Kasus ini mencuat ketika ditemukan penggunaan dokumen jaminan palsu oleh DWR atas nama sejumlah bank, termasuk jaminan pelaksanaan, uang muka, dan revisi jaminan pembayaran. Sedangkan BK diduga tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen jaminan sebelum menandatangani kontrak. Pekerjaan yang dilakukan mengalami deviasi minus, dengan bobot kuantitas hanya mencapai 75,34 persen, namun BK tetap merealisasikan pembayaran 100 persen kepada DWR.

Audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 25.982.542.357,20. BK dan DWR disangkakan melanggar beberapa pasal dalam KUHP dan UU Tipikor. Hasil pemeriksaan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua tersangka.

Diolah dari laporan Kumparan.