Bapanas Curigai Penyelewengan Beras SPHP, Satgas Pangan Diminta Bertindak

PANTAU24.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan kecurigaan terhadap kemungkinan adanya penyelewengan dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Oktober 2026. Kasus ini terindikasi terjadi melalui pemanfaatan Rumah Pangan Kita (RPK), yang merupakan salah satu kanal resmi penyaluran beras SPHP.

Berdasarkan catatan Bapanas, dari penugasan program SPHP yang pertama antara Maret hingga September tahun ini, beras seberat 828 ribu ton telah disalurkan, dengan RPK bertanggung jawab menyalurkan 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total tersebut. Pada penugasan penambahan SPHP yang dimulai Oktober, sampai 5 November, RPK telah menyalurkan 46,2 ribu ton atau setara 29,78% dari total 155,3 ribu ton yang telah disalurkan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengungkapkan kekhawatirannya. “Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK,” ujarnya.

Hermawan mengungkapkan kecurigaannya terhadap sejumlah RPK yang memiliki stok beras yang cepat sekali habis. Ia meminta kepada RPK yang melakukan pemesanan dengan volume di atas perkiraan normal untuk dipantau secara ketat. “Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu,” katanya, seraya menegaskan bahwa dirinya telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk mengawasi mitra tersebut.

Menurut Hermawan, diindikasi bahwa beras tersebut bisa saja tidak sampai ke masyarakat melainkan dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium karena kualitas beras SPHP yang baik. “Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi,” jelasnya. Beberapa kasus telah terungkap, antara lain di Jakarta Timur sebanyak 600 ton dan di Nusa Tenggara Barat sejumlah kasus dengan total 3,5 ton beras SPHP yang disalahgunakan.

Diolah dari laporan Detik – Finance.