Demokrat Apresiasi Kapolri Ungkap Kasus Penyadapan Presiden

PANTAU24.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengapresiasi langkah pengungkapan kasus penyadapan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) RI Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan Kapolri dalam penanganan kasus tersebut menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran hukum serius. “Saya salut dan memberi apresiasi terhadap Kapolri dan jajaranya atas pengungkapan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Herman menyatakan bahwa penyadapan terhadap presiden dan pihak lainnya merupakan pelanggaran hukum berat. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas untuk mengungkap motif dan kepentingan di baliknya. “Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya yang dilakukan oleh LSP dkk adalah pelanggaran hukum berat, oleh karenanya perlu diusut tuntas, transparan, dan mengungkap untuk kepentingan apa dan siapa dibalik semua ini,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa segala tindakan aparat di Indonesia harus berlandaskan hukum. Partai Demokrat, katanya, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jika melampaui kewenangannya maka dapat dikategorikan sebagai tindakan abuse of power,” ujar Herman.

Kasus penyadapan ini telah menjadikan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatannya sebagai KSP. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa tindakan Listyo Sigit membahayakan keselamatan pimpinan negara dan mengarah pada makar.

Diolah dari laporan Detik – Berita.