Reformasi Partai Politik: Keniscayaan Demokrasi

PANTAU24.com – Reformasi dalam partai politik menjadi keniscayaan mengingat peran krusialnya sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Meski demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi partai politik belum selalu berbanding lurus dengan penguatan kualitas demokrasi. Sejak era reformasi politik tahun 1998, kualitas demokrasi justru mengalami penurunan, tercermin dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan Institute for Democracy and Electoral Assistance (V-Dem).

Demokrasi Indonesia saat ini cenderung procedual dengan pelaksanaan pemilu lima tahunan sebagai salah satu indikasinya. Namun, demokrasi tidak dapat diukur hanya dari frekuensi pelaksanaan pemilu, melainkan juga dari sejauh mana lembaga politik hasil pemilu bekerja secara demokratis. Partai politik memiliki peran strategis dalam hal ini, sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa ‘kebijaksanaan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat’.

Pertanyaan penting kemudian muncul: sejauh mana partai politik telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut? Penting untuk menilai kualitas partai karena sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Partai yang tidak dikelola secara demokratis berpotensi melahirkan kekuasaan yang elitis dan jauh dari aspirasi rakyat.

Pasca-reformasi 1998, Indonesia kembali menganut sistem multipartai seperti Pemilu 1955, meskipun belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan kelembagaan partai. Masih banyak praktik klientelisme politik dan personalisasi kepemimpinan. Laporan Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2026 menunjukkan stabilitas sistem kepartaian Indonesia, namun tetap menyoroti persoalan tersebut.

Reformasi partai politik harus diarahkan pada perubahan struktural dan kultural, mencakup lima agenda utama: demokratisasi internal, mekanisme regenerasi kepemimpinan yang jelas, pembatasan masa periode kepemimpinan, dan menyediakan ruang kompetisi gagasan yang sehat dalam partai.

Diolah dari laporan Media Indonesia.