KPK Periksa Wabup dan Sekda Bogor di Mapolres Bogor

PANTAU24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, terkait kasus dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (30/10), sebagai penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak dapat hadir.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini Jumat (30/10), penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi, ADR, Wakil Bupati Kabupaten Bogor,” kata Budi kepada wartawan.

Pemeriksaan ini juga melibatkan Sekretaris Daerah Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Bogor atau Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022-2025, Arif Rahman, staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Sesilia Windy, dan ADC Bupati Bogor, Gilang Windu. “Untuk efektivitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terkait perkara ini. Beberapa waktu lalu, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk kasus di Kabupaten Bogor ini. Meskipun belum ada penetapan tersangka, KPK menyatakan proses penyidikan terus berjalan.

“KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (22/8). “Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkaranya seperti apa,” tambahnya.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.