DPR Dukung Moratorium Proyek Smelter Nikel Bahlil

PANTAU24.com – Komisi XII DPR RI mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara atau melakukan moratorium terhadap pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Langkah ini dipertimbangkan mengingat kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) dalam negeri sudah dalam kondisi melimpah.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Kapoksi Golkar di Komisi XII, Bambang Patijaya, menyampaikan dukungannya terhadap moratorium tersebut dengan alasan pasokan nikel yang melebihi kebutuhan pasar telah menekan harga komoditas ini. “Terkait dengan hilirisasi tahap pertama, Indonesia sebetulnya sudah cukup berhasil. Pada produk nikel misalnya, ada NPI dan ferronickel, tetapi sebagian besar produk NPI itu dijual ke luar negeri,” ujarnya.

Bambang juga menekankan pentingnya mengalihkan investasi ke industri pengolahan lanjutan untuk menambah nilai ekonomi. Saat ini, sebagian besar smelter nikel dioperasikan hanya untuk pengolahan dengan kadar 50% hingga 60%. Produk setengah jadi tersebut mayoritas diekspor, sehingga belum memberikan nilai tambah maksimal bagi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kondisi kelebihan pasokan atau oversupply nikel global menyebabkan harga nikel turun drastis. “Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” katanya. Oleh karena itu, moratorium smelter nikel diusulkan untuk mengurangi produksi bahan setengah jadi.

Bahlil menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengatur volume produksi nasional dan menjaga kestabilan harga. Meskipun kapasitas terpasang smelter tinggi, tingkat operasional akan disesuaikan dengan dinamika supply dan demand global. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.