Prabowo Terima Masukan Akademisi Terkait Badan Gambut-Mangrove

PANTAU24.com – Presiden Prabowo Subianto telah menerima sejumlah masukan dari kalangan ilmuwan dan akademisi terkait rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masukan tersebut menjadi dasar dari inisiasi kebijakan baru ini, terutama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan manggrove,” ujar Raja Juli dalam sebuah pernyataan tertulis, Rabu (30/9).

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Raja Juli akan mengadakan workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana. Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan mandat, standar operasional prosedur (SOP), serta struktur organisasi BPGMN, agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Selain itu, akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Raja Juli juga menyoroti pengelolaan gambut oleh masyarakat di Riau yang bisa menjadi contoh bagi BPGMN. Menurutnya, praktik di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola tata air gambut agar lahan tidak kering.

Sebelumnya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Raja Juli menegaskan bahwa BPGMN yang akan dibentuk Presiden Prabowo berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Badan baru ini akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta pakar profesional dengan anggaran yang memadai.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.