Kontroversi Pendidikan Gratis di PTN pada Pemerintahan Prabowo

PANTAU24.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) menunjukkan tanda-tanda ke arah realisasi. Pada 22 September, Presiden mengadakan rapat terbatas bersama Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, dan Menag Nasaruddin Umar. Rapat tersebut membahas implementasi pendidikan gratis, meskipun konsep finalnya masih dalam fase perencanaan.

Konsep pendidikan gratis ini masih belum diputuskan apakah akan diterapkan serentak atau bertahap. Setiap kementerian tengah melakukan perhitungan matang terkait besaran kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya. Ada indikasi kuat bahwa keputusan tersebut butuh kehati-hatian dalam menakar kemungkinan dan dampaknya.

Dalam konteks ini, sejumlah jurnalis merasa skeptis terhadap kemungkinan gagasan ini bisa terwujud. Namun, menurut beberapa ahli, salah satu persyaratan utama adalah adanya kemauan politik yang kuat, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Apabila hanya mengandalkan instruksi tanpa pendanaan yang memadai, ini hanya akan menjadi wacana saja.

Data anggaran menunjukkan bahwa belanja pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp724,2 triliun dengan rincian besar untuk MBG dan pendidikan kedinasan. Sementara itu, anggaran khusus untuk Kemendikdasmen, Kemendikti-Saintek, dan Kementerian Agama masing-masing sebesar Rp33,5 triliun, Rp57,7 triliun, dan Rp65,9 triliun. Tanpa mempertimbangkan pengalokasian ulang, janji kuliah gratis ini bisa jadi sekadar angan-angan.

Isu lain yang menambah kompleksitas adalah privatisasi dan liberalisasi PTN menjadi PTNBH, yang membuat PTN lebih mengandalkan pendanaan dari masyarakat melalui jalur mandiri. Hal ini bisa menghalangi upaya pendidikan gratis kecuali ada perubahan signifikan dalam alokasi dana publik dan pengelolaan anggaran PTNBH yang lebih mandiri.

Diolah dari laporan Media Indonesia.