DPR Batalkan Pertemuan Koalisi Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

PANTAU24.com – Pimpinan DPR memutuskan untuk membatalkan audiensi dengan koalisi partai-partai non-parlemen yang seharusnya dilaksanakan hari ini, Selasa (29/9). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pertemuan ini akan dijadwalkan ulang pada Jumat (2/9). “Kami ingin lebih melibatkan beberapa partai yang hari ini sudah meminta pertemuan sehingga kemudian agar jumlahnya lebih banyak, kita mungkin akan adakan, diagendakan di hari Jumat,” tutur Dasco di kompleks parlemen pada Selasa (29/9).

Dasco sebelumnya telah dijadwalkan untuk menerima audiensi dari gabungan partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) guna membahas RUU Pemilu. Koalisi ini diketahui telah menyusun naskah akademik RUU Pemilu setebal 200 halaman yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut di DPR.

Said Iqbal, Ketua Umum GKSR, menyatakan bahwa naskah akademik tersebut mencakup 30 isu penting seputar RUU Pemilu, termasuk isu ambang batas parlemen yang menjadi pembahasan utama. “Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR,” ujar Said.

GKSR yang terdiri dari delapan partai non-parlemen, yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dan mengusulkan agar ambang batas tersebut cukup 1 persen. “Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah,” imbuh Said.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.