KPK Lakukan Penggeledahan di Kantor Dinas PUPR dan PBJ Muara Enim

PANTAU24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas PUPR dan kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Rabu, 9 September 2026. Penggeledahan ini dilakukan dalam upaya mengumpulkan barang bukti terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/9), mengatakan, “Pada Rabu (9/9), penyidik melakukan giat penggeledahan di dua lokasi, yaitu di Kantor Dinas PUPR dan Kantor PBJ Pemkab Muara Enim.” Dalam operasi tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Muara Enim, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; seorang pihak swasta sekaligus keponakan bupati, Adi Triadi; Cory Erin Hardi, Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA); dan Fika, Direktur PT MSA.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dugaan suap untuk mengondisikan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Selain para tersangka tersebut, KPK juga menetapkan lima orang lainnya dalam kasus suap ini. Mereka meliputi Edison, Titin Rita Lestari sebagai Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Augusz Dewanggara alias Angga sebagai perantara pihak swasta, serta Cory Erin Hardi dan Fika dari PT MSA.

Dalam kasus ini, Budi menyatakan, “Selanjutnya, penyidik tentunya akan menganalisis dan menelaah setiap barang bukti (BB) yang diamankan untuk membantu mengungkap perkara ini.” Proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara mendalam untuk memastikan keberlanjutan kasus ini.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.