Connect with us

Editor's Pick

Prabowo instruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah lakukan penghematan hingga Rp306 Triliun

Published

on

PANTAU24.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 306,7 triliun. Dana hasil efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Prabowo serta menghadapi tantangan ekonomi yang akan datang.

Instruksi untuk melakukan penghematan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo mengarahkan jajaran kabinetnya untuk mengurangi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Penghematan ini terdiri dari pengurangan anggaran di semua kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

Menteri dan pimpinan lembaga di tingkat pusat diminta untuk mengidentifikasi rencana pengurangan belanja di institusi masing-masing. Untuk K/L, penghematan diarahkan pada belanja operasional dan non-operasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas (perjadin), bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk tidak mengurangi belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

Di tingkat daerah, gubernur dan walikota diminta membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, kajian, publikasi, seminar, atau diskusi. Selain itu, mereka diharuskan mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi belanja honorarium melalui pengurangan jumlah tim dan besaran honor.

Pemerintah daerah juga diharuskan mengurangi belanja yang tidak mendukung output terukur, fokus pada alokasi anggaran belanja untuk target kinerja pelayanan publik, bukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran belanja tahun sebelumnya. Selain itu, pemda diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung berupa uang, barang, atau jasa kepada K/L, serta menyesuaikan ulang belanja APBD 2025 yang berasal dari hasil transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa penghematan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang.

“Dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran nonprioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan,” ujar Deni di Jakarta, Kamis (23/1/2025), seperti dikutip dari Kompas.id.

Dana hasil penghematan anggaran ini juga akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercantum dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, serta pelaksanaan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

“Kita memang perlu mengefisienkan anggaran kita, salah satunya untuk mendukung program prioritas presiden,” tambah Deni.

Sebagai gambaran, Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo mencakup delapan program, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di kabupaten, pembangunan lumbung pangan, pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, serta program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha.

Selain itu, program tersebut juga mencakup peningkatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), penyediaan rumah murah bersanitasi baik, serta pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN).

Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa hasil efisiensi tersebut mungkin akan digunakan untuk menambah anggaran program MBG yang saat ini membutuhkan tambahan hingga Rp 100 triliun. Menurutnya, Presiden memang telah meminta agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan distribusinya lebih merata.

“Nanti kita lihat lagi. Tentu ada konsekuensi butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan yang kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ujar Prasetyo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diadakan pada Rabu (22/1/2025), Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk memprioritaskan pelaksanaan program MBG.

“Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi yang penting untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas,” tulis Sri Mulyani.

Semua jajaran kabinet juga diminta untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi, serta membangun pertahanan negara yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah akan kembali melakukan efisiensi belanja tahun ini.

“Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung prioritas nasional,” tambahnya.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memang perlu mengencangkan ikat pinggang dan memprioritaskan program yang produktif serta berdampak langsung pada masyarakat.

“Ini semangat kebersamaan. Kalau kita bisa menghemat, itu dipakai untuk sesuatu yang produktif. Tidak ada K/L yang merasa dikurangi, karena ini semangat kita bersama-sama,” ujarnya.

Isu mengenai kenaikan anggaran program MBG hingga Rp 100 triliun sempat muncul beberapa waktu terakhir setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan permintaan Prabowo untuk memperluas cakupan penerima program. Pada APBN 2025, anggaran untuk pelaksanaan MBG telah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun di bawah Badan Gizi Nasional.

prabowo
Program Makan Siang Bergizi Gratis menjadi salah satu indikator kepuasan publik menilai 100 Hari Prabowo-Gibran. (Foto: PANTAU24.com/Yegar Sahaduta)

Ekonom anggap tak lazim

Saat ini, setiap pimpinan K/L diminta untuk mengidentifikasi rencana penghematan belanja di institusi masing-masing dan menyampaikannya ke mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, kemudian mengajukannya ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Selanjutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah.

“Jadi, tahapannya harus blokir anggaran dulu, baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Tidak langsung dipindah anggarannya,” kata Deni.

Menurutnya, pemerintah berwenang menentukan program apa saja yang perlu ditambah anggarannya melalui hasil efisiensi tersebut, sehingga proses penyesuaian anggaran ke depan tidak memerlukan pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) dengan DPR. “Kita tinggal mengefisienkan apa yang sudah ada dan mengkalibrasi program prioritas,” ujarnya.

Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah kali ini tidak lazim dibandingkan langkah penghematan sebelumnya. Pertama, nilai anggaran yang akan diefisienkan relatif besar, yaitu Rp 306 triliun atau 8,5 persen dari belanja APBN 2025. Kedua, penghematan ini diinstruksikan di awal tahun, bukan di akhir tahun seperti biasanya.

Ia menduga ada indikasi kuat bahwa penghematan belanja ini akan digunakan untuk beberapa program unggulan seperti MBG yang saat ini membutuhkan tambahan anggaran. Jika memang hasil efisiensi akan digunakan untuk menambah anggaran program, mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah melalui pembahasan APBN-P.

“Jika tidak melalui APBN-P, akan menimbulkan yurisprudensi bahwa APBN bukan lagi diatur oleh undang-undang dan bahwa DPR tak memiliki cukup wewenang untuk ikut menyusun anggaran, apalagi ini anggaran program prioritas,” kata Awalil.

Ia juga berpendapat bahwa seharusnya hasil penghematan tidak dialokasikan sepenuhnya untuk program-program prioritas Prabowo. Di tengah kondisi penerimaan negara yang berat dan defisit fiskal yang besar, hasil efisiensi seharusnya murni sebagai pengurangan belanja untuk menyehatkan APBN.

Jika ingin dialokasikan untuk belanja program lain, cukup setengahnya atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian lainnya, sekitar Rp 50 triliun, dapat digunakan untuk tambahan belanja beberapa K/L baru, sementara sisanya sekitar Rp 100 triliun untuk mengantisipasi jika pendapatan tahun ini tidak tercapai.

“Supaya defisit kita masih bisa dipertahankan di kisaran Rp 600 triliun dan tidak membengkak,” tambahnya.

Artikel ini merupakan republikasi dari: zonautara.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply