Connect with us

Bolmong

Bupati Yusra Tetapkan Status Tanggap Darurat, Pemulihan Pascabanjir Bolmong Dipercepat

Published

on

PANTAU24.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang selama 14 hari menyusul bencana yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bolaang. Kebijakan tersebut diambil setelah banjir berdampak pada ratusan warga serta mengakibatkan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 240 Tahun 2026 yang ditandatangani Bupati Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si. pada 27 Mei 2026. Keputusan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan darurat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Data hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow mencatat banjir dan banjir bandang yang terjadi pada Rabu (27/5/2026) berdampak pada 134 unit rumah yang dihuni 181 kepala keluarga atau sebanyak 601 jiwa. Empat desa terdampak yakni Solimandungan I, Solimandungan II, Solimandungan Baru, dan Komangaan.

Peristiwa tersebut dipicu curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi itu menyebabkan Sungai Botuk meluap dan membawa lumpur serta material kayu ke kawasan permukiman warga. Saat kejadian, ketinggian genangan air dilaporkan mencapai sekitar satu hingga satu setengah meter.

Selain merendam rumah warga, banjir juga mengganggu sejumlah fasilitas publik, di antaranya Masjid An-Nur Solimandungan II, SDN 2 Solimandungan II, Kantor Desa Solimandungan II, Puskesmas Pembantu, serta gedung taman kanak-kanak. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.

Fakta menarik dan bermanfaat

Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Desa Solimandungan II. Sebanyak 103 rumah terdampak dengan total 142 kepala keluarga atau 460 jiwa. Di desa itu tercatat dua rumah mengalami kerusakan berat, dua rumah rusak sedang, delapan rumah rusak ringan, serta satu unit warung mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, di Desa Solimandungan I terdapat 19 rumah terdampak dan satu unit dapur mengalami kerusakan ringan. Desa Komangaan mencatat 11 rumah terdampak, sedangkan di Solimandungan Baru terdapat satu rumah yang ikut terendam banjir.

Sejak bencana terjadi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah kepemimpinan Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta langsung mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

Hingga Jumat (29/5/2026), upaya penanganan masih terus dilakukan melalui pengerahan tujuh unit alat berat dan delapan dump truck untuk membersihkan timbunan lumpur serta material yang terbawa arus banjir bandang. Pemerintah daerah juga mendistribusikan air bersih dan membuka tiga pos layanan kesehatan bagi warga.

Normalisasi aliran sungai turut dilakukan dengan dukungan alat berat dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai, perusahaan swasta, serta sejumlah pihak lainnya yang berpartisipasi dalam percepatan penanganan bencana.

Di lapangan, personel TNI dan Polri, termasuk jajaran Brimob serta Polda Sulawesi Utara, terus membantu proses pembersihan lingkungan, pengangkutan material banjir, hingga pendampingan kepada masyarakat terdampak.

Seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga terlibat dalam kerja bakti yang telah memasuki hari ketiga. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Dony Lumenta bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan kemanusiaan juga mengalir dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari relawan, organisasi kemasyarakatan, Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Sulawesi Utara, PMI, WAPENA, Bogani Rescue, pemerintah desa, hingga warga dari daerah sekitar yang turut bergotong royong membantu korban bencana.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan terus memberikan pelayanan medis serta melakukan pemantauan kondisi kesehatan warga terdampak. Sementara Disdukcapil membuka layanan khusus bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir.

Meski kondisi mulai berangsur membaik, proses penanganan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tebalnya lumpur, banyaknya kayu yang terbawa arus, serta keterbatasan akses alat berat ke beberapa lokasi membuat sebagian pembersihan masih harus dilakukan secara manual.

Status tanggap darurat ditetapkan hingga 9 Juni 2026 dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan situasi di lapangan. Saat ini kebutuhan mendesak masyarakat terdampak meliputi makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, pakaian layak pakai, perlengkapan tidur, peralatan dapur, serta kebutuhan bayi.

Melalui penetapan status tanggap darurat tersebut, Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendampingi masyarakat hingga seluruh proses pemulihan selesai. Dengan dukungan BPBD, TNI-Polri, perangkat daerah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat, pemerintah optimistis kondisi di wilayah terdampak akan segera pulih dan aktivitas warga kembali berjalan normal.