Tiga Capres Berhadapan Dalam Debat Pertama Pemilu 2024

Tiga calon presiden Indonesia berhadapan dalam debat pertama pemilu, Selasa (12/12), dengan para kandidat diperkirakan menjawab pertanyaan mengenai hukum, HAM dan meningkatnya korupsi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu.

Debat pertama dari lima debat menjelang pemilu bulan Februari 2024 berlangsung ketika Menteri Pertahanan dan mantan jenderal Prabowo Subianto mengukuhkan keunggulan 20 poin dalam jajak-jajak pendapat.
Prabowo bersaing dengan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Menteri Pendidikan dan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Debat yang disiarkan televisi secara langsung pada hari Selasa malam akan mencakup topik-topik hukum, korupsi, demokrasi, HAM, toleransi dan pemerintahan, memberikan para kandidat kesempatan untuk merinci kebijakan mereka dan mengatasi kontroversi politik baru-baru ini.

Debat ini berlangsung setelah Mahkamah Konstitusi Indonesia baru-baru ini mengubah persyaratan usia bagi para kandidat, sehingga memungkinkan putra Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun untuk bergabung dengan Prabowo sebagai pasangannya.

Keputusan tersebut memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan kembalinya nepotisme dan politik patronase yang menjadi ciri pemerintahan mantan presiden Suharto, yang digulingkan pada tahun 1998 setelah puluhan tahun berkuasa.

Prabowo, yang kalah dalam dua pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019, mungkin juga menghadapi pertanyaan tentang perannya dalam dugaan pelanggaran HAM di Jakarta dan Timor Timur, yang selalu ia sangkal.

Anies, yang menurut para kritikus mendekati kelompok-kelompok Islam demi keuntungan politik untuk mengamankan kemenangannya dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, mungkin ditanyai mengenai “politik identitas”. Ganjar mungkin akan diminta untuk membahas penanganannya terhadap tambang andesit dan pabrik semen yang kontroversial di provinsinya.

Para aktivis mengatakan ketiga kandidat harus menguraikan rencana mereka untuk mengatasi meningkatnya korupsi, terutama setelah revisi undang-undang tentang lembaga antikorupsi pada tahun 2019 yang membatasi kewenangan lembaga tersebut. [ab/uh]