Kelakuan Busuk Pelisiran Anggota DPRD Kota Bitung Menguap, Diduga Ramai-ramai Lakukan Markup Biaya Perjalanan Dinas

BITUNG, PANTAU24.COM—Kelakuan busuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung saat pelisiran keluar daerah menguap ke permukaan.

Hal tersebut disampaikan salah satu staf di DPRD Kota Bitung yang enggan mengungkapkan identitasnya ke publik.

Para oknum wakil rakyat di Gedung Kerucut Kota Bitung kata dia, jika boleh dibaratkan. Bukan hanya sebagai “Tikus Kantor”.

“Melainkan, tampak seperti tumor ganas yang sudah lama bersarang dan mengakar perlahan menjalar menggeroggoti APBD Kota Bitung dengan cara kotor,” ujarnya.

Dia menceritakan, sebanyak 30 wakil rakyat yang saat ini duduk di kursi empuk parlemen itu ternyata ada dari mereka banyak tak ‘suci’ lagi.

“Sekelas mafia saja tak berkutik dengan kelakuan para penghambur uang rakyat dengan modus tugas negara ini,” ucapnya lagi.

Teranyar lanjut sumber, dari informasi yang diperoleh sebagian besar dari para wakil rakyat dengan penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulannya ini diduga kuat telah ramai-ramai melakukan markup biaya perjalanan dinas.

Pasalnya kata salah satu staf yang dikenal dekat dengan sejumlah anggota DPRD itu. Meski bergaji fantastis para oknum anggota DPRD Kota Bitung ini nampaknya tak merasa puas dengan penghasilan puluhan juta perbulan itu.

“Mereka (Oknum Anggota DPRD Kota Bitung, red) bahkan nekat mencari tambahan pundi-pundi rupiah dengan cara kotor yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Salah satunya yakni, melakukan markup biaya penginapan setiap kali menjalankan tugas luar,” bebernya.

Parahnya lagi sambug dia. Praktek markup yang diduga dilakukan sebagian anggota DPRD Bitung ini sudah lama dilakoni para oknum. Tak tanggung-tanggung kata sumber, para oknum bahkan memiliki kaki tangan yang bisa diajak kerjasama dalam melancarkan perbuatan haram mereka itu.

“Perbutan yang diharamkan itu dilakukan di setiap tempat penginapan atau hotel-hotel ternama di daerah pelisiran mereka. Kebanyakan dari kaki tangan oknum wakil rakyat ini adalah para petugas hotel yang ditugaskan untuk mengatur biaya kamar,” ungkapnya.

“Kalau soal markup biaya kamar penginapan anggota DRPD itu sudah lama terjadi. Bahkan sebagian besar melakukan itu. Dan sampai sekarang pun masih berlangsung praktek seperti itu,” tambah sumber.

Bahkan lanjut sumber resmi media ini yang enggan identitasnya di publish menyampaikan, ada juga cara lain yang kerap kali menjadi andalan para oknum wakil rakyat mengambil keuntungan di setiap perjalanan dinas.

“Ada bahkan dua anggota dewan hanya sewa satu kamar. Namun, nota atau bill kamar dibuat dua oleh petugas hotel.Dan itu ketika pulang dari perjalanan dinas dicairkan,” bebernya.

Menurut sumber, membeberkan setiap anggota DPRD Kota Bitung mempunyai jatah atau uang penginapan yang sudah diatur.

“Jika mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya penginapan pimpinan DPRD mulai dari Rp1.400.000 – Rp5.000.000/hari dan anggota DPRD mulai dari Rp1.290.000 – Rp2.750.000/hari. Namun kenyataanya saat melakukan perjalanan dinas, anggota DPRD mencari harga kamar jauh dibawah harga yang telah ditentukan oleh Perwako. Yakni, harga kamar Rp500.000 -Rp750.000/hari tapi tetap dibayar mengikuti Perwako yakni Rp1.000.000 – Rp2.000.000/hari dengan modal struk mark up yang sudah dibuat bersama petugas hotel,” bebernya lagi.

Menurut sumber lain yang juga adalah staf di DPRD Bitung, kelakuan para oknum wakil rakyat ini memang sudah sangat keterlaluan. Betapa tidak kata sumber, para wakil rakyat ketika pelisir mendapat uang harian, uang representasi, biaya transportasi serta biaya penginapan.

“Walau tanpa markup biaya penginapan. Anggota DPRD Kota Bitung saat pulang dari pelisir sudah membawa pulang uang puluhan juta bahkan lebiih. Harusnya ini sudah cukup,” katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Kota Bitung, Rudy Theno saat dikonfirmasi perihal markup biaya penginapan itu sedikit kaget. Dia pun berjanji akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Saya tidak tahu soal markup itu. Tapi nanti akan saya cek lagi. Setahu saya praktek-praktek seperti ini tidak mungkin terjadi. Kalau pun ada. Orang seperti itu sudah sangat keterlaluan dan benar-benar gila,” tegasnya.