Komisi III DPRD Mitra ‘Belajar’ ke Diskominfo Bolmong

BOLMONG, PANTAU24.com-Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu, 27 Oktober 2021. Kedatangan wakil rakyat Mitra itu disambut langsung, Kepala Dinas Kominfo Bolmong, Marief Mokodompit bersama jajaran.

Rombongan Kunker Mitra tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Mitra Katrin Mokodaser, Ketua Komisi III serta didampingi Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD Mitra, Mody R Manoppo.

Menurut Mody, kunker ini khusus Komisi 3 DPRD. Kata dia, alasan kenapa Dinas Kominfo Bolmong jadi pilihan kunker, dikarenakan ada beberapa yang tidak ada di Mitra dan ingin diaplikasikan di kabupaten Mitra.

“Seperti ruang data di Bolmong sudah ada, tapi kami di Mitra belum ada. Sehingga ini yang akan kami coba usulkan pimpinan untuk di aplikasikan di Mitra,” kata dia.

Ia mengatakan, ada sharing atau tukar pikiran tentang perangkat dan program informasi dan teknologi (IT) di kedua daerah.

“Mulai dari penganggaran, tenaga ahli dan lain – lain,” ungkap Mody.

Wakil Ketua DPRD Mitra, Katrin Mokodaser mengatakan, sesuai dengan kenyataan bahwa Mitra juga perlu, apa yang didapatkan di Kabupaten Bolmong. Tentu nanti akan diterapkan di Kabupaten Mitra oleh Dinas Kominfo. Khususnya ruang data atau informasi data.

“Karena mungkin ada banyak hal juga dari Mitra punya kelebihan dan juga di Bolmong kelebihan pula. Dengan itu, kami singkronkan untuk datang saling tukar pikiran bersama agar kita lebih maju kedepan,” ungkap Katrin.

Dalam kesempatan itu, Kadis Kominfo Bolmong, Marief Mokodompit menyambut baik kunjungan kerja DPRD Mitra di Kabupaten Bolaang Mongondow serta berterima kasih menjadi pilihan daerah yang dikunjungi.

Dimana kehadiran DPRD mitra ini sebagai sharing pendapat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Lanjut Marief ruang data bolmong sudah ada semenjak 2019, dan sudah mengitegrasikan beberapa aplikasi berbagi pakai maupun generic (berdiri sendiri) lintas kementerian.

“Ini sejalan dengan perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan perpres 39 tentang Satu Data Indonesia (SDI),” tutup Marief.(*)