6 Bulan Berlalu, Honor 56 Staf Panwascam di Bolsel Belum Dibayar

BOLSEL, PANTAU24.COM-Enam bulan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2020 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolsel, belum membayar honor 56 staf Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Hal itu diungkapkan sejumlah staf di Sekretariat Panwascam di 7 kecamatan. Mereka terdiri dari 7 Kasek Panwascam, staf pelaksana 28 orang, staf sekretariat 7 orang dan staf pendukung 7 orang serta anggota ASN 7 orang. Dengan rincian honor Kasek Rp1.500.000, staf Divisi SDM Rp1.500.000, staf Divisi PHH Rp.1.500.000, staf Divisi HP3S Rp.1.500.000, staf sekretariat Rp1.500.000 dan staf pendukung Rp1.000.000 serta anggota ASN Rp900.000.

“Akhir Desember kami sudah menanyakan kepada pihak Bawaslu. Jawabannya, akan dirapel pada Januari,” kata salah satu staf Sekretariat Panwascam Pinolosian, Rabu 2 Juni 2021. Namun ungkapnya, di Januari bukannya dibayarkan, Bawaslu malah menyampaikan pemberitahuan honor yang akan diterima hanya Satu bulan.

Padahal dalam rapat yang digelar awal Desember, pihak Bawaslu menegaskan staf Sekretariat Panwascam masih akan menerima honor Desember-Januari. Sedangkan Panwaslu, kelurahan desa (PKD) hanya sampai Desember.

“SK kami sampai Januari. Tapi Bawaslu beralasan anggaran tidak cukup. Kami mengiyakan saja dari pada tidak sama sekali,” ungkapnya.

Hingga masuk awal Juni 2021, Bawaslu tak kunjung membayar hak para penyelenggara pengawas Pemilu kecamatan ini.

“Sudah berulang kali ditanya. Tapi kami hanya terus diminta sabar menunggu. Sudah masuk Enam bulan pasca Pilkada, kami belum juga mendapat kepastian kapan dibayarkan,” keluhnya.

Ketua Panwascam Kecamatan Tomini mengungkapkan hal serupa. “Iya benar. Selain honor staf Sekretariat, oprasional juga belum dibayarkan,” ungkap Lumali, saat dikonfirmasi wartawan.

Terpisah, Kepala Sekretariat Bawaslu Bolsel, Arthur Waroka saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut.

“Iya benar belum dibayar. Kendalanya kelebihan pembayaran pada kegiatan lain,” kata Arthur, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Namun Arthur menampik Bawaslu menunggak honor Dua bulan.

“Memang awalnya Sebelas bulan. Namun karena Covid-19 kita melakukan penyesuaian anggaran sehingga masa kerja mereka hanya dihitung Sepuluh bulan. RKA (rencana kerja anggaran,red) menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” tuturnya.

Dijelaskan, Bawaslu Bolsel sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Provinsi. “Kita sudah melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi untuk dicarikan solusi dan meminta bantuan,” katanya.

Bawaslu akan mengupayakan honor tersebut dibayarkan termasuk meminta bantuan pemerintah daerah. “Bukan tidak, tapi belum. Itu tetap akan dibayarkan. Kita sedang berupaya termasuk meminta bantuan pemerintah daerah jika ada regulasinya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan informasi dirangkum, selain menunggak honor Staf sekretariat, Bawaslu Bolsel juga belum membayar SPPD Kasek, staf dan Komisioner Panwascam 7 kecamatan, termasuk operasional sekretariat. (lel)