Bambela: Program BST Berlanjut Hingga 2021

BOLMONG, PANTAU24.COM-Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) khusus, berupa Bansos Tunai (BST) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi.

Pasalnya, pemerintah menilai dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda pada tahun 2021.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Abdul Haris Bambela.

Menurutnya, berdasarkan informasi langsung dari Kemensos, bahwa program BST bagi masyarakat terdampak pandemi akan dilanjutkan pada tahun 2021.

“Itu akan dilanjutkan selama enam bulan. Yakni mulai Januari hingga Juni 2021,” kata Abdul Haris Bambela saat dihubungi via pesan WhatsApp, Rabu 4 november 2020.

Lebih lanjut, disebutkan, untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 triliun, untuk menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se Indonesia, termasuk yang ada di Bolmong.

Hanya saja, mekanisme menyaluran BST untuk tahun 2021 nanti akan lebih ketat dari tahun ini. Sebelum disalurkan, terlebih dahulu dilakukan pemutarkhiran data penerima. Hal itu dilakukan agar bansos yang dikucurkan pemerintah benar-benar lebih tepat sasaran.

Dalam proses pemutkhiran data miskin akan dilaksanakan awal tahun 2021. Langsung dinggarkan lewat APBN melalui Balai Pusat Data Terpadu Kementrian Sosial RI.

“Untuk tenaga pendata melibatkan pendamping sosial, pendamping desa dan perangkat desa. Mekanisme pemutakhiran data ini juga sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemensos, bahwa datanya harus benar-benar valid. Jadi setiap usulan desa harus divalidasi,” jelasnya.

Disisi lain, untuk bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Karena kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Data dari Dinsos Bolmong tercatat sebanyak 12 ribu KK peneria PKH dan 22 ribu KK penerima BPNT.

“Untuk program PKH dan BPNT tetap berjalan dengan normal. Tapi itu juga bisa berkurang kalo dilaksanakan pemutakhitan data miskin. Karena jika keluar dari data miskin otomatis juga akan dikeluarkan dri PKH dan BPNT/sembako,” pungkasnya.